Timika, fajarpapua.com – Warga Mimika meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2026 sebaiknya dilaksanakan di Kokonao, ibukota Distrik Mimika Barat.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (9/11) mengatakan, pelaksanaan pembahasan APBD di Kokonao akan menjadi simbol nyata pembangunan dari kampung ke kota.
“Selama ini pembahasan APBD dilakukan di luar daerah seperti di Bali dan Jakarta, padahal itu bikin habis anggaran. Sesekali DPRK perlu turun bahas di Kokonao. Bisa gunakan rumah penduduk, kantor distrik, atau sekolah-sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan anggaran di Kokonao semakin mendekatkan rasa sebagai “wakil rakyat” para anggota dewan.
“Selama inikan selalu di kota-kota besar. Padahal kalau mau jujur, justru bahas di kampung membuat dewan lebih merasa empatik dengan apa yang dirasakan masyarakat, sekaligus wujud nyata dewan sebagai wakil rakyat,” bebernya lagi.
Menanggapi usulan tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pelaksanaan tempat pembahasan APBD tergantung keputusan DPRD. Namun dirinya setuju jika pembahasan dilakukan di Kokonao sebagai kota tua yang memiliki nilai sejarah penting bagi Kabupaten Mimika.
“Kalau DPRD setuju, saya sangat mendukung. Rencana minggu ini kita mulai paripurna APBD 2026,” ungkap Bupati JR.
Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya membenahi tatanan birokrasi, khususnya dalam proses perancangan APBD tahun 2026.
Pemkab Mimika dibawah kepemimpinan Bupati John Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong — menargetkan penyusunan APBD tidak terlambat agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu dan kualitas hasil proyek lebih maksimal.
Bupati Rettob menyampaikan APBD Mimika tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 5 triliun, dibanding APBD tahun 2025 yang mencapai Rp 6,3 triliun dan meningkat menjadi Rp 6,8 triliun pada APBD Perubahan.
Menurutnya, penurunan tersebut bukan karena berkurangnya pendapatan asli daerah, melainkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berimbas pada alokasi dana ke daerah.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar merancang program kerja yang matang, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu kepada pimpinan OPD, terkhusus bagi Kasubbag Program agar benar-benar merencanakan program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Belanja pegawai yang tidak terlalu penting akan kami evaluasi,” tegas Bupati.(fan)