Timika, fajarpapua.com – Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Ardi, S.T., M.IST, bersama Ibu Nancy Raweyai mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran, sebagaimana disampaikan dalam reses sebelumnya.
Dalam pertemuan itu, Ardi menyampaikan keluhan masyarakat tentang adanya penerima BLT yang secara ekonomi telah berkecukupan, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi ini dinilai menimbulkan kecemburuan sosial dan mengindikasikan perlunya pembaruan data yang lebih akurat.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Yulita Kudiai, S.IP., M.Ap., menjelaskan akurasi data penerima bantuan sangat bergantung pada inisiatif aparat ditingkat bawah.
“RT, lurah, atau kepala kampung harus proaktif melaporkan kepada Dinsos jika ada warganya yang sudah tidak layak menerima bantuan. Jangan hanya mengusulkan penerima baru, tetapi juga wajib melaporkan warga yang kondisinya sudah membaik secara ekonomi agar dapat dikeluarkan dari daftar,” tegas Yulita.
Ardi mengapresiasi keterbukaan Dinsos dan menegaskan komitmennya sebagai anggota DPRD untuk memastikan program bantuan sosial terlaksana secara tepat sasaran, transparan, dan adil.
“Kami ingin memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Jika ada data yang tidak tepat, harus segera dibenahi melalui koordinasi yang lebih kuat antara kampung, kelurahan, dan Dinsos,” ujar Ardi.
Kunker ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sistem pendataan bantuan sosial di Kabupaten Mimika, agar berbagai program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.(fan)
seluruh masyarakat papua punya sumber daya alam di kampung masing masing, cuma mereka belum kelola secara maksimal karena keterbatasan SDM, BLT datang mereka menjadi tidak produktif dan konsumtif barang industri