Elelim, fajarpapua.com – Keterlambatan pencairan Dana Desa memicu aksi pemalangan total Jalan Trans Papua di pertigaan Selamat Datang Ohoam Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Aksi pemalangan yang dimulai sejak Rabu (28/1) hingga Sabtu (31/1) hari ini menyebabkan akses Jayapura–Yalimo–Wamena lumpuh total.
Warga menutup badan jalan dengan terpal dan penjagaan ketat, sehingga seluruh kendaraan roda dua dan roda empat dilarang melintas, baik dari arah Jayapura menuju Wamena maupun sebaliknya.
Warga menegaskan, pemalangan akan terus dilakukan hingga ada kepastian pencairan Dana Desa yang disebut-sebut tertunda hingga enam bulan ke depan.
“Selama Dana Desa belum cair dan belum ada solusi, jalan tetap kami palang. Tidak ada kendaraan yang boleh lewat,” tegas salah satu warga di lokasi.
Akibat pemalangan tersebut, aktivitas masyarakat di wilayah Papua Pegunungan mengalami gangguan serius.
Sejumlah warga terpaksa membatalkan perjalanan, sementara distribusi bahan kebutuhan pokok dan logistik antarwilayah ikut tersendat.
Warga menyebut Dana Desa merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan kampung, pembayaran tenaga kerja lokal, hingga penyaluran bantuan sosial.
Penundaan pencairan dana dinilai telah melumpuhkan roda ekonomi kampung dan menghambat pelayanan dasar masyarakat.
“Kami hidup dari Dana Desa untuk bangun kampung. Kalau dana ditahan, kami juga terpaksa bertindak,” ungkap warga lainnya.
Masyarakat setempat mengimbau warga dari Wamena dan delapan kabupaten di Papua Pegunungan agar menunda sementara rencana perjalanan melalui jalur darat Jayapura–Wamena sampai situasi kembali normal.
Pemalangan Jalan Trans Papua ini berdampak luas mengingat jalur tersebut merupakan urat nadi transportasi dan distribusi logistik di wilayah pegunungan Papua.
Belum Ada Respons Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Yalimo maupun Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait tuntutan warga dan penyelesaian pemalangan akibat Dana Desa belum cair tersebut.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan membuka ruang dialog agar tidak terjadi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. (mas)
