Lewati ke konten utama
Fajar Papua
Trending 24 Jam
Dari Sentani untuk Indonesia, Kolonel Yuliana Rosario Yoku Buktikan Anak Papua Mampu Menorehkan SejarahDelapan Pelanggaran Jadi Sasaran Operasi Patuh Noken, 14 Hari ke Depan Pengendara di Mimika Wajib Tertib Berlalu LintasStatus Tanah Belum Jelas, Warga Jalan Anggrek Timika Kembali Gigit JariGeger! Jenazah Gadis Berambut Panjang dalam Karung Ditemukan di Jembatan Kali Kao Boven DigoelMenko Polkam Dudung Ingatkan Para Komandan Operasi di Papua: Tidak Cukup Hanya Beri Perintah dan Target Operasi, Tapi...Dari Sentani untuk Indonesia, Kolonel Yuliana Rosario Yoku Buktikan Anak Papua Mampu Menorehkan SejarahDelapan Pelanggaran Jadi Sasaran Operasi Patuh Noken, 14 Hari ke Depan Pengendara di Mimika Wajib Tertib Berlalu LintasStatus Tanah Belum Jelas, Warga Jalan Anggrek Timika Kembali Gigit JariGeger! Jenazah Gadis Berambut Panjang dalam Karung Ditemukan di Jembatan Kali Kao Boven DigoelMenko Polkam Dudung Ingatkan Para Komandan Operasi di Papua: Tidak Cukup Hanya Beri Perintah dan Target Operasi, Tapi...

Papua Pegunungan

24 artikel dengan tag ini

Lihat semua
Ilustrasi berita Mimika: Jakarta, fajarpapua.com – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mulai mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta untuk menyelaraskan program lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai mengatakan delapan kesepakatan tersebut merupakan hasil Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (1/10). Menurut Velix, percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat agar berbagai program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua. “Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” kata Velix dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/10). Ia menjelaskan, sinkronisasi diperlukan untuk mempertemukan target pembangunan, pembagian peran antarlembaga, dukungan sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam satu kesatuan pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas akan menggelar pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan komitmen program serta anggaran pemerintah pusat ke wilayah Papua berdasarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029. Sejumlah persoalan strategis turut menjadi perhatian, diantaranya aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah serta daerah otonom baru lainnya. Selain pemekaran wilayah, pemerintah juga membahas keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua, pengelolaan sumber daya alam oleh daerah, pelayanan dasar di kampung-kampung serta penanganan pengungsi. Rapat tersebut juga menyepakati perlunya pendekatan afirmatif yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemahalan wilayah, kebutuhan daerah serta kearifan lokal dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Empat kementerian koordinator memaparkan agenda strategis pembangunan Papua dalam pertemuan tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membahas tindak lanjut aspirasi kepala daerah, antara lain pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni, transportasi terpadu keliling Papua serta pengembangan koridor ekonomi di ruas jalan Trans Papua. Sementara Kemenko Pangan membahas langkah terpadu dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN), termasuk rencana sektoral sejumlah kementerian dan lembaga dalam pengembangan Papua Selatan. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membahas pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, khususnya generasi muda, termasuk optimalisasi sentra kreatif di sejumlah kota di Papua. Dari sisi politik dan keamanan, pembangunan Papua diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dengan memperkuat keterpaduan program kementerian dan lembaga bersama TNI dan Polri. Kemenko Politik dan Keamanan juga memadukan langkah pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sektor utama yang didukung kementerian dan lembaga serta unsur terkait. Komite Eksekutif Papua selanjutnya akan mengawal tindak lanjut Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026, Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026 serta Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Jakarta, fajarpapua.com – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mulai mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta untuk menyelaraskan program lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai mengatakan delapan kesepakatan tersebut merupakan hasil Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (1/10). Menurut Velix, percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat agar berbagai program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua. “Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” kata Velix dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/10). Ia menjelaskan, sinkronisasi diperlukan untuk mempertemukan target pembangunan, pembagian peran antarlembaga, dukungan sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam satu kesatuan pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas akan menggelar pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan komitmen program serta anggaran pemerintah pusat ke wilayah Papua berdasarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029. Sejumlah persoalan strategis turut menjadi perhatian, diantaranya aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah serta daerah otonom baru lainnya. Selain pemekaran wilayah, pemerintah juga membahas keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua, pengelolaan sumber daya alam oleh daerah, pelayanan dasar di kampung-kampung serta penanganan pengungsi. Rapat tersebut juga menyepakati perlunya pendekatan afirmatif yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemahalan wilayah, kebutuhan daerah serta kearifan lokal dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Empat kementerian koordinator memaparkan agenda strategis pembangunan Papua dalam pertemuan tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membahas tindak lanjut aspirasi kepala daerah, antara lain pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni, transportasi terpadu keliling Papua serta pengembangan koridor ekonomi di ruas jalan Trans Papua. Sementara Kemenko Pangan membahas langkah terpadu dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN), termasuk rencana sektoral sejumlah kementerian dan lembaga dalam pengembangan Papua Selatan. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membahas pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, khususnya generasi muda, termasuk optimalisasi sentra kreatif di sejumlah kota di Papua. Dari sisi politik dan keamanan, pembangunan Papua diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dengan memperkuat keterpaduan program kementerian dan lembaga bersama TNI dan Polri. Kemenko Politik dan Keamanan juga memadukan langkah pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sektor utama yang didukung kementerian dan lembaga serta unsur terkait. Komite Eksekutif Papua selanjutnya akan mengawal tindak lanjut Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026, Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026 serta Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Mimika
Ilustrasi berita Mimika: Jakarta, fajarpapua.com – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mulai mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta untuk menyelaraskan program lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai mengatakan delapan kesepakatan tersebut merupakan hasil Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (1/10). Menurut Velix, percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat agar berbagai program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua. “Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” kata Velix dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/10). Ia menjelaskan, sinkronisasi diperlukan untuk mempertemukan target pembangunan, pembagian peran antarlembaga, dukungan sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam satu kesatuan pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas akan menggelar pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan komitmen program serta anggaran pemerintah pusat ke wilayah Papua berdasarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029. Sejumlah persoalan strategis turut menjadi perhatian, diantaranya aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah serta daerah otonom baru lainnya. Selain pemekaran wilayah, pemerintah juga membahas keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua, pengelolaan sumber daya alam oleh daerah, pelayanan dasar di kampung-kampung serta penanganan pengungsi. Rapat tersebut juga menyepakati perlunya pendekatan afirmatif yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemahalan wilayah, kebutuhan daerah serta kearifan lokal dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Empat kementerian koordinator memaparkan agenda strategis pembangunan Papua dalam pertemuan tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membahas tindak lanjut aspirasi kepala daerah, antara lain pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni, transportasi terpadu keliling Papua serta pengembangan koridor ekonomi di ruas jalan Trans Papua. Sementara Kemenko Pangan membahas langkah terpadu dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN), termasuk rencana sektoral sejumlah kementerian dan lembaga dalam pengembangan Papua Selatan. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membahas pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, khususnya generasi muda, termasuk optimalisasi sentra kreatif di sejumlah kota di Papua. Dari sisi politik dan keamanan, pembangunan Papua diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dengan memperkuat keterpaduan program kementerian dan lembaga bersama TNI dan Polri. Kemenko Politik dan Keamanan juga memadukan langkah pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sektor utama yang didukung kementerian dan lembaga serta unsur terkait. Komite Eksekutif Papua selanjutnya akan mengawal tindak lanjut Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026, Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026 serta Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Jakarta, fajarpapua.com – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mulai mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta untuk menyelaraskan program lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai mengatakan delapan kesepakatan tersebut merupakan hasil Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (1/10). Menurut Velix, percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat agar berbagai program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua. “Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” kata Velix dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/10). Ia menjelaskan, sinkronisasi diperlukan untuk mempertemukan target pembangunan, pembagian peran antarlembaga, dukungan sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam satu kesatuan pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas akan menggelar pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan komitmen program serta anggaran pemerintah pusat ke wilayah Papua berdasarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029. Sejumlah persoalan strategis turut menjadi perhatian, diantaranya aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah serta daerah otonom baru lainnya. Selain pemekaran wilayah, pemerintah juga membahas keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua, pengelolaan sumber daya alam oleh daerah, pelayanan dasar di kampung-kampung serta penanganan pengungsi. Rapat tersebut juga menyepakati perlunya pendekatan afirmatif yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemahalan wilayah, kebutuhan daerah serta kearifan lokal dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Empat kementerian koordinator memaparkan agenda strategis pembangunan Papua dalam pertemuan tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membahas tindak lanjut aspirasi kepala daerah, antara lain pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni, transportasi terpadu keliling Papua serta pengembangan koridor ekonomi di ruas jalan Trans Papua. Sementara Kemenko Pangan membahas langkah terpadu dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN), termasuk rencana sektoral sejumlah kementerian dan lembaga dalam pengembangan Papua Selatan. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membahas pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, khususnya generasi muda, termasuk optimalisasi sentra kreatif di sejumlah kota di Papua. Dari sisi politik dan keamanan, pembangunan Papua diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dengan memperkuat keterpaduan program kementerian dan lembaga bersama TNI dan Polri. Kemenko Politik dan Keamanan juga memadukan langkah pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sektor utama yang didukung kementerian dan lembaga serta unsur terkait. Komite Eksekutif Papua selanjutnya akan mengawal tindak lanjut Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026, Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026 serta Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Mimika
Beranda
Terbaru
Populer