Timika, fajarpapua.com – Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma menilai persoalan konflik dan tragedi kemanusiaan di Tanah Papua, khususnya Papua Tengah dan Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan. Kondisi demikian membutuhkan keputusan yang tegas dari pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Filep pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembentukan Pansus Papua di Aula Kantor Bupati Mimika, Kamis (17/9) yang dihadiri Bupati Johannes Rettob, Wakil Ketua III Pansus DPD RI Gral Taliawo, anggota Pansus Papua, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), pejabat Pemkab Mimika serta Forkopimda.
Filep Wamafma menyatakan, pembentukan Pansus Papua merupakan bagian dari perjuangan anggota DPD RI dari Tanah Papua untuk membawa persoalan daerah ke tingkat nasional.
Menurut dia, Pansus dibentuk setelah 24 anggota DPD RI dari Tanah Papua menyuarakan berbagai dinamika sosial, politik, keamanan dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Kehadiran kami di provinsi, baik di Papua Barat Daya dan sekarang Papua Tengah, berawal dari sejumlah pengaduan masyarakat melalui panitia khusus DPR kabupaten, provinsi, MRP, lembaga sosial kemasyarakatan, maupun laporan dari Komnas HAM,” jelas Filep.
Ia mengatakan, setelah Pansus terbentuk, pihaknya mulai melakukan pemetaan terhadap persoalan konflik dan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua.
Filep kemudian memaparkan data Komnas HAM yang disebutnya mencatat 42 peristiwa konflik sepanjang semester I 2026, dengan 59 korban meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka. Dari korban meninggal tersebut, 43 merupakan warga sipil, delapan anggota TNI-Polri dan delapan anggota kelompok bersenjata. Data serupa juga diberitakan sejumlah media.
Menurut Filep, tingginya jumlah korban menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan konflik, terutama dalam memastikan keselamatan masyarakat sipil.
“Konflik yang terjadi di daerah masing-masing itu benar terjadi. Tokoh agama mengakui, lembaga masyarakat menyampaikan bahwa pengungsi benar terjadi, konflik bersenjata yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban juga benar terjadi,” katanya.
Filep mendorong pemerintah pusat mengambil langkah yang lebih komprehensif, termasuk mempertimbangkan pembentukan tim investigasi, rekonsiliasi maupun dialog untuk mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan.
Ia juga menyinggung trauma masyarakat Papua yang menurutnya telah berlangsung panjang akibat berbagai dinamika keamanan di masa lalu.
“Pemerintah harus mengambil sikap tegas. Ini masalah kemanusiaan yang sangat serius dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah,” ujarnya.
Dorongan Filep agar pemerintah mengevaluasi strategi penanganan konflik dan menempatkan perlindungan warga sipil sebagai prioritas juga telah disampaikannya dalam rangkaian agenda Pansus Papua sebelumnya.
