Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK terus menggeber pembahasan APBD Perubahan 2026. Bupati Mimika, Johannes Rettob memastikan seluruh proses pembahasan hingga pengesahan harus dituntaskan sebelum batas waktu 30 September 2026.
“APBD Perubahan itu harus kita tetapkan, tidak boleh lewat dari tanggal 30 September 2026,” tegas Bupati Rettob saat ditemui usai peluncuran sistem Area Traffic Control System (ATCS) di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis (17/9/2026).
Orang nomor satu di Mimika itu mengatakan, pembahasan APBD Perubahan saat ini masih berlangsung secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK Mimika.
Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan harus diselesaikan sebelum rancangan anggaran tersebut dibawa ke rapat paripurna DPRK Mimika untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi APBD Perubahan 2026.
“Setelah seluruh rangkaian pembahasan bersama legislatif rampung, pemerintah daerah akan melanjutkan ke agenda sidang paripurna untuk pengesahan,” jelasnya.
Ditanya terkait besaran APBD Perubahan 2026, Bupati Rettob belum membeberkan angka final kepada publik.
Ia menjelaskan, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah tersedia belum dapat dijadikan patokan untuk menyebut nilai akhir APBD Perubahan.
Besaran definitif APBD Perubahan, kata dia, baru dapat diketahui setelah seluruh proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif selesai dan dituangkan dalam keputusan rapat paripurna.
“Kalau KUA-PPAS sudah ada, tetapi kita tidak bicara KUA-PPAS. Kita bicara tentang APBD Perubahan. Angka persisnya nanti pada saat paripurna,” ujarnya.
Dengan tenggat waktu 30 September 2026, Pemkab Mimika dan DPRK Mimika kini berpacu menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan agar APBD Perubahan 2026 dapat disahkan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
