Jayapura, fajarpapua.com – Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Papua dan jajaran Forkopimda, digelar di Aula Lukas Enembe II Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Rabu (4/2).
Rapat tersebut membahas berbagai permasalahan strategis kawasan perbatasan, mulai dari pelayanan publik, tata ruang dan pertanahan, hingga pertahanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini (PNG), baik darat maupun laut.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifky Zamy Karsayuda, Wakil Ketua II DPR RI Bahtra Banong, para anggota Komisi II DPR RI, Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman, Wakil Gubernur Papua Ariyoko Rumaropen, serta Pj Sekda Papua Christian Sohilait.
Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Wakil Gubernur Ariyoko Rumaropen ditegaskan kawasan perbatasan Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah terluar dan tertinggal, melainkan beranda depan negara yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward looking menjadi outward looking, sehingga wilayah perbatasan dapat tumbuh sebagai simpul ekonomi dan simbol kehadiran negara,” ujar Ariyoko.
Wamendagri Ribka Haluk dalam kesempatan itu menyampaikan terdapat tiga arahan Presiden Prabowo Subianto yang harus ditindaklanjuti di Papua terkait pengelolaan perbatasan.
Pertama, peningkatan koordinasi lintas sektor di setiap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar pengawasan dan pelayanan perbatasan berjalan optimal.
Kedua, Presiden meminta adanya penguatan sinergi antar pemerintah daerah di Papua dalam menjaga dan mengawasi batas negara, guna mencegah berbagai persoalan lintas batas yang kerap terjadi di wilayah perbatasan darat maupun laut.
Ketiga, Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan, termasuk melalui skema kerja sama bilateral dengan negara tetangga Papua Nugini (PNG) yang telah mulai dijalankan oleh pemerintah daerah di Papua.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifky Zamy Karsayuda menegaskan rapat ini merupakan tindak lanjut kerja Panja Pengawasan Pengelolaan Batas Negara yang melibatkan Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, serta Forkopimda.
Ia menyoroti masih rendahnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, terutama pada sektor pelayanan, tata ruang, dan pemanfaatan lahan.
“Di sisi Indonesia, banyak lahan perbatasan yang belum produktif, sementara di sisi negara tetangga justru dimanfaatkan dengan baik. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal,” ujarnya.
Rifky juga mencontohkan kondisi perbatasan Indonesia–Malaysia yang menunjukkan ketimpangan kesejahteraan, dan menurutnya kondisi tersebut harus menjadi pelajaran dalam pembenahan kawasan perbatasan Papua.
Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman turut memaparkan berbagai tantangan pengelolaan perbatasan di Papua, sekaligus menyampaikan capaian kinerja BNPP di sejumlah titik perbatasan.
Rapat kerja dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara Wamendagri, anggota Komisi II DPR RI, dan Forkopimda Papua guna merumuskan solusi konkret penyelesaian berbagai persoalan perbatasan Indonesia–PNG. (red)