BERITA UTAMA

Mahasiswa Papua di Yogyakarta–Solo Desak Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Kapiraya

131
×

Mahasiswa Papua di Yogyakarta–Solo Desak Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Kapiraya

Share this article
Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai Kota Studi Yogyakarta–Solo (IPMANAPANDODE JOG-LO) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta

Mahasiswa Papua di Yogyakarta–Solo Desak Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Kapiraya

Timika, fajarpapua.com – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai Kota Studi Yogyakarta–Solo (IPMANAPANDODE JOG-LO) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta menyatakan sikap atas konflik yang terjadi di wilayah Kapiraya, perbatasan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah.

iklan

Dalam keterangan tertulis yang diterima fajarpapua.com, mahasiswa menilai konflik antara suku Kamoro dan Mee di wilayah tersebut berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

Perwakilan IPMANAPANDODE JOG-LO dan AMP Komite Kota Yogyakarta menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan persoalan yang hingga kini belum terselesaikan.

“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik Kapiraya secara adil dan terbuka dengan melibatkan tokoh adat kedua belah pihak,” tegas mereka.

Mahasiswa juga meminta kedua kelompok masyarakat yang bertikai untuk menahan diri dan menghentikan perang suku, serta tidak melibatkan pihak lain yang dapat memperkeruh situasi keamanan.

Selain itu, mereka menuntut penghentian aktivitas perusahaan ilegal logging yang disebut beroperasi di wilayah Kapiraya dan mendesak agar seluruh alat berat segera ditarik dari lokasi konflik.

Menurut mereka, konflik Kapiraya bukan semata persoalan batas wilayah, melainkan menyangkut hak hidup, tanah adat, dan keberlangsungan masyarakat setempat.

“Pemerintah harus hadir secara nyata dan tidak membiarkan konflik ini berlarut-larut. Penyelesaian yang bermartabat dan berkeadilan adalah harga mati,” demikian pernyataan sikap tersebut. (red)

Komentar (0)

Memuat komentar...
📱 WA CHANNEL 📢 LAPOR FP