Jakarta, fajarpapua.com – Tim Divisi Kesehatan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI), melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelayanan pasien rujukan di Primaya Hospital PGI Cikini, Jakarta, 11 November 2026.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat YPMAK sekaligus membahas peningkatan kualitas layanan, efektivitas sistem rujukan, serta pengelolaan anggaran kesehatan agar tetap mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Primaya Hospital PGI Cikini, dr. Runy Hermawan, menyampaikan komitmen pihaknya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pasien rujukan YPMAK.
Menurutnya, rumah sakit memahami kondisi dan kebutuhan YPMAK, termasuk tantangan dalam pengelolaan anggaran program kesehatan.
"Kami berharap dapat semaksimal mungkin melayani pasien YPMAK. Kami sangat memahami kondisi YPMAK, tetapi kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien yang dirujuk," ujarnya.
Berdasarkan data evaluasi hingga November 2026, tercatat sebanyak 13 pasien YPMAK mendapatkan pelayanan di Primaya Hospital PGI Cikini. Dari jumlah tersebut, satu pasien meninggal dunia, sedangkan 12 lainnya dinyatakan sembuh.
Pelayanan yang diberikan meliputi penanganan penyakit dengan gejala demam, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), hingga pelayanan kesehatan gigi (dental).
Dari total pasien tersebut, tiga orang menggunakan skema Coordination of Benefit (CoB) BPJS Kesehatan, satu pasien merupakan karyawan, dan sembilan lainnya berasal dari kelompok mitra.
Sementara itu, realisasi anggaran pelayanan pasien rujukan di rumah sakit tersebut tercatat sebesar Rp7 miliar pada 2024, Rp10 miliar pada 2025, dan Rp1,6 miliar pada 2026.
Dalam evaluasi tersebut, kedua pihak membahas tiga aspek utama yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien rujukan.
Pertama, alur kedatangan pasien (flow pasien masuk). Primaya Hospital PGI Cikini berharap pasien yang telah dirujuk dapat memperoleh penanganan optimal tanpa harus kembali dirujuk ke rumah sakit lain.
Untuk mendukung hal tersebut, dibahas sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari penjemputan pasien di bandara, pendampingan hingga tiba di rumah sakit, pemenuhan kebutuhan pasien, hingga penyediaan guest house di lingkungan yang sama.
Selain itu, terdapat rencana pengembangan fasilitas rumah duka dan kerja sama dengan hotel untuk mendukung kebutuhan pasien maupun keluarga selama menjalani pengobatan.
Pihak rumah sakit juga berkomitmen memberikan informasi secara berkala kepada YPMAK mengenai perkembangan kondisi pasien.
Kedua, alur kepulangan pasien (flow pasien keluar). Rumah sakit diharapkan membantu proses pemulangan pasien, termasuk pengantaran ke bandara, sehingga pasien dan keluarga memperoleh pendampingan setelah menyelesaikan pelayanan medis.
Ketiga, penyusunan clinical pathway atau alur pelayanan klinis. Mekanisme ini diharapkan memberikan gambaran standar penanganan dan perkiraan lama perawatan berdasarkan kondisi medis masing-masing pasien.
Penyusunan alur klinis tersebut juga berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan skema CoB BPJS Kesehatan yang selama ini diterapkan dalam pelayanan pasien rujukan YPMAK.
Direktur Primaya Hospital PGI Cikini, dr. Runy Hermawan, menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dan kebutuhan YPMAK untuk meningkatkan kualitas kemitraan ke depan.
"Kami terbuka terhadap berbagai concern atau hal-hal lain yang menjadi perhatian YPMAK. Harapannya, pelayanan kepada pasien dapat terus ditingkatkan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesehatan YPMAK, Riana Wadibar, menjelaskan evaluasi terhadap rumah sakit rekanan menjadi bagian penting dalam pembenahan sistem pelayanan dan pembiayaan pasien rujukan.
Ia mengatakan, saat ini PTFI mendorong pengelolaan anggaran kesehatan yang lebih ketat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan skema CoB BPJS Kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan pasien rujukan.
Menurut Riana, kondisi tersebut mendorong YPMAK mencari pola kerja sama yang lebih efektif agar masyarakat penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar Mimika tetap mendapatkan akses pengobatan.
"Kami tidak memiliki concern yang terlalu spesifik terhadap pelayanan di sini. Namun, rumah sakit rekanan memiliki dampak yang cukup besar terhadap pengelolaan anggaran kesehatan. Saat ini dari PTFI lebih ketat, pasien didorong menggunakan skema CoB dan anggaran juga mengalami penyesuaian. Karena itu, dengan anggaran yang lebih terbatas, kami harus mencari cara berbeda agar pasien yang memang membutuhkan rujukan tetap bisa dilayani," jelasnya.
Riana menambahkan, YPMAK juga mulai menjajaki kerja sama dengan sejumlah rumah sakit pemerintah sebagai alternatif sekaligus memperkuat jaringan rumah sakit rujukan.
Melalui pola tersebut, biaya pelayanan medis yang dapat ditanggung BPJS Kesehatan diharapkan lebih dahulu dioptimalkan melalui skema CoB. Selanjutnya, YPMAK dapat membantu pembiayaan kebutuhan medis yang tidak ditanggung BPJS sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, seluruh biaya pelayanan tidak sepenuhnya dibebankan kepada YPMAK.
Ia menjelaskan, YPMAK juga dituntut melakukan transformasi pengelolaan program kesehatan agar lebih tertata, terukur, dan efisien. Langkah ini diharapkan membuat keterbatasan anggaran dapat dikelola secara optimal tanpa mengurangi akses pelayanan bagi penerima manfaat.
"Kami berharap kerja sama dengan rumah sakit rekanan bisa menghasilkan win-win solution. Walaupun anggaran yang tersedia dibatasi, pasien yang membutuhkan pelayanan tetap dapat ditangani dengan baik. Kami juga berharap pihak rumah sakit dapat memberikan estimasi biaya pelayanan pasien sehingga perencanaan anggaran bisa dilakukan lebih terukur," katanya.
Lebih lanjut, Riana mengungkapkan berdasarkan pengalaman pelayanan pasien rujukan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah penyakit yang cukup banyak membutuhkan penanganan di luar daerah.
Di antaranya penyakit kanker yang menjadi salah satu kasus dengan kebutuhan rujukan cukup tinggi. Selain itu, terdapat kasus ortopedi akibat kecelakaan maupun konflik, penyakit jantung, serta gangguan kesehatan mata.
Kondisi tersebut menjadi perhatian YPMAK dalam memperkuat kemitraan dengan rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan kemampuan penanganan sesuai kebutuhan medis pasien.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, YPMAK berharap terbangun sistem pelayanan rujukan yang semakin terintegrasi, transparan, dan efisien. Dengan begitu, masyarakat penerima manfaat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dengan pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab.(put)









