Timika, fajarpapua.com – Advokat dan Konsultan Hukum, Ria Aritonang, SE,SH,MH, melayangkan somasi sekaligus keberatan resmi kepada Pemimpin Redaksi PNO terkait penggunaan foto pribadinya dalam dua pemberitaan media daring tersebut.
Somasi bernomor 024/SOM.RA-LF/XI/2026 itu berisi keberatan atas penayangan foto pribadi tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu.
Dalam surat tertanggal November 2026 tersebut, Ria mempersoalkan penggunaan fotonya pada dua artikel berjudul “Beli Tanah 80 Juta Berujung Sengketa, Sertifikat Belum Kembali, 25 Juta Dipertanyakan” dan “Diduga Gelapkan 25 Juta dan Tahan Dua Sertifikat Tanah, Oknum Pengacara Dipolisikan di Mimika”.
Ria menilai penggunaan foto pribadi dalam pemberitaan bernuansa negatif berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru, menghubungkan dirinya dengan suatu peristiwa tertentu, serta berdampak terhadap kehormatan dan reputasi profesionalnya.
Menurutnya, foto yang berasal dari akun media sosial pribadi tidak serta-merta dapat digunakan secara bebas oleh media tanpa mempertimbangkan konteks, relevansi jurnalistik, dan hak privasi pemilik foto.
Dalam somasi tersebut, Ria juga mengingatkan ketentuan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik mengenai kewajiban wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Selain itu, ia menyoroti prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi informasi, dan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan.
Ria menilai media perlu memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang diberitakan, terutama ketika informasi yang dipublikasikan memuat dugaan serius seperti penggelapan uang sebesar Rp25 juta dan penahanan dua sertifikat tanah.
Ia juga mengingatkan agar pemberitaan tidak membentuk kesan seolah-olah seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum melalui proses hukum yang sah.
Dalam surat itu, Ria turut menguraikan kedudukan profesi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ia menyebut persoalan hubungan profesional antara advokat dan klien, termasuk pencabutan surat kuasa, honorarium, biaya operasional perkara, serta penguasaan dokumen, perlu dinilai berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku.
Terkait keberatan tersebut, Ria menyampaikan sejumlah permintaan kepada redaksi PNO.
Diantaranya, meminta penghapusan foto pribadinya dari pemberitaan, thumbnail, materi visual, serta kanal media sosial resmi yang berada dalam penguasaan redaksi.
Ia juga meminta redaksi melakukan evaluasi dan koreksi terhadap informasi yang dinilai tidak akurat atau tidak berimbang, memberikan ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi, serta menyampaikan penjelasan tertulis mengenai dasar penggunaan foto tersebut.
Ria memberikan tenggang waktu 1 x 24 jam sejak surat diterima agar seluruh permintaan tersebut ditindaklanjuti.
Apabila tidak ada tanggapan maupun tindakan konkret, ia menyatakan akan mempertimbangkan sejumlah langkah hukum, termasuk pengaduan kepada Dewan Pers, upaya hukum pidana, gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta langkah hukum lainnya. Bahkan jika hingga hari ini surat somasi tidak ditanggapi, Ria akan mempidanakan oknum media tersebut.
Dalam suratnya, Ria menyampaikan keberatan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers maupun menghalangi kerja jurnalistik.
Namun, menurutnya, kebebasan pers tetap harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab dengan menghormati hak privasi, kehormatan, serta nama baik setiap warga negara.
Surat somasi tersebut turut ditembuskan kepada Dewan Pers di Jakarta.(moa)














