Lewati ke konten utama

Deklarasi Mimika Jadi Komitmen Nasional, Pemda Sepakat Perkuat Toleransi dan Lindungi Kelompok Minoritas

Redaksi Fajar PapuaPenulis
20.02 WIT4 menit baca25 dibaca
Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membacakan Deklarasi Mimika dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membacakan Deklarasi Mimika dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (16/11/2026).Foto / Mimika
Bagikan berita ini
Aa

Timika, fajarpapua.com – Komitmen memperkuat toleransi dan menjaga keberagaman di Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia sepakat memperkuat kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, mencegah diskriminasi, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Mimika yang menjadi salah satu hasil utama Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (16/11/2026).

Deklarasi dibacakan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, di hadapan peserta konferensi yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan hingga kalangan dunia usaha.

Melalui deklarasi tersebut, para peserta sepakat memandang keberagaman suku, agama, keyakinan, budaya dan identitas sosial sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama, bukan sebagai penghalang persatuan.

Toleransi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinannya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Para peserta konferensi turut menyoroti praktik intoleransi dan diskriminasi yang masih menjadi ancaman bagi keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ditangani secara tepat, persoalan tersebut berpotensi merusak kohesi sosial, memicu konflik dan menciptakan ketidakadilan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak hanya menyampaikan seruan toleransi, tetapi juga mewujudkannya melalui kebijakan nyata yang menjamin kesetaraan seluruh warga tanpa membedakan agama, keyakinan, etnis, gender maupun latar belakang sosial.

Salah satu poin strategis Deklarasi Mimika adalah mendorong penguatan regulasi daerah yang berpihak pada toleransi serta membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat dukungan aparatur dan perangkat kebijakan untuk melindungi kelompok minoritas, kelompok rentan serta masyarakat yang menjadi korban diskriminasi.

Kebijakan publik di setiap daerah diharapkan menjadi instrumen pencegahan sekaligus penanganan berbagai bentuk diskriminasi. Perlindungan kelompok rentan harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak konstitusional seluruh warga negara.

Deklarasi ini juga memberikan perhatian terhadap peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum lintas masyarakat. Kedua elemen tersebut didorong menjadi ruang perjumpaan, dialog, pendidikan publik sekaligus jembatan komunikasi antarkelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.

FKUB diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan kerukunan, tetapi juga aktif membangun literasi keagamaan, memperkuat pemahaman lintas agama, memediasi persoalan sosial serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.

Persoalan pendirian rumah ibadah turut menjadi perhatian dalam kesepakatan tersebut. Para peserta mendorong penguatan dialog lintas agama untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadah, sekaligus membangun interaksi yang lebih terbuka dan menghapus praktik eksklusi yang berpotensi membatasi hak masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Selain itu, pendidikan toleransi dan penguatan pemahaman keberagaman bagi generasi muda menjadi agenda penting. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam membangun masa depan Indonesia yang terbuka, inklusif dan mampu menghargai perbedaan.

Komitmen lainnya adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem toleransi. Kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Para peserta konferensi juga sepakat membangun jejaring kabupaten dan kota toleran serta inklusif di seluruh Indonesia. Jejaring ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik dalam merawat keberagaman, memperkuat inklusi serta menjaga kerukunan di daerah.

Deklarasi Mimika memuat 19 komitmen bersama yang ditetapkan pada 16 November 2026. Kesepakatan tersebut menjadi pesan penting jika toleransi tidak cukup diwujudkan melalui slogan dan seruan persatuan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, perlindungan hak warga negara, ruang dialog, pendidikan keberagaman dan tindakan nyata pemerintah daerah.

Melalui Deklarasi Mimika, konferensi nasional ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pertemuan antardaerah, melainkan menjadi titik awal penguatan gerakan kabupaten dan kota toleran di Indonesia.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan 19 komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan di setiap daerah, sehingga kebebasan beragama, penghormatan terhadap perbedaan dan perlindungan kelompok minoritas bukan sekadar kesepakatan di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.(ing)