Lewati ke konten utama

Terungkap, NPHD Hibah KPU Mimika Ditandatangani Saat Eltinus Omaleng Kembali Aktif sebagai Bupati

Redaksi Fajar PapuaPenulis
11.51 WIT3 menit baca235 dibaca
Hibah KPU Mimika
Hibah KPU MimikaFoto / Mimika
Bagikan berita ini
Aa

Timika, fajarpapua.com – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika tahun 2024 menjadi sorotan setelah munculnya persoalan dugaan penyimpangan anggaran hibah KPU Mimika yang kini tengah ditelusuri aparat penegak hukum.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah waktu penandatanganan NPHD tersebut. Dokumen hibah bernilai ratusan miliar rupiah itu ditandatangani pada 10 November 2023, ketika Eltinus Omaleng telah kembali aktif menjalankan tugas sebagai Bupati Mimika setelah sebelumnya dinonaktifkan akibat tersangkut perkara korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penandatanganan NPHD berlangsung secara resmi di Hotel Grand Tembaga, Timika, Jumat (10/11/2023). Kesepakatan tersebut mengatur alokasi dana hibah kepada empat instansi, yakni KPU Mimika, Bawaslu Mimika, Polres Mimika dan Kodim 1710/Mimika.

Dalam rincian alokasi anggaran, KPU Mimika menerima dana hibah terbesar, yakni Rp140.910.206.500. Bawaslu Mimika memperoleh Rp36.404.970.777, Polres Mimika sebesar Rp27.453.270.000, sedangkan Kodim 1710/Mimika mendapatkan Rp16.879.550.000.

Jika dijumlahkan, total anggaran hibah untuk empat instansi tersebut mencapai Rp221.647.997.277 atau sekitar Rp221,6 miliar.

Masa Kepemimpinan Saat NPHD Ditandatangani

Untuk memahami posisi pemerintahan saat penandatanganan NPHD, perlu melihat kembali perjalanan jabatan Bupati Mimika pada periode 2023 hingga 2024.

Sebelumnya, Eltinus Omaleng dinonaktifkan dari jabatannya karena menjalani proses hukum terkait perkara korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Dalam masa tersebut, Johannes Rettob menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika sejak September 2022 hingga Juni 2023.

Namun, pada 4 September 2023, Eltinus Omaleng kembali diaktifkan sebagai Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023.

Pengaktifan kembali itu membuat Eltinus kembali menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah Kabupaten Mimika.

Dua bulan setelah pengaktifan tersebut, tepatnya 10 November 2023, NPHD hibah Pilkada Mimika ditandatangani di Hotel Grand Tembaga.

Dengan demikian, berdasarkan kronologi jabatan, penandatanganan NPHD berlangsung ketika Eltinus Omaleng masih berstatus sebagai Bupati Mimika aktif.

Kembali Berubah Setelah Putusan Mahkamah Agung

Perjalanan jabatan Eltinus Omaleng kembali berubah setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 April 2024.

Dalam putusan kasasi perkara korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp200 juta kepada Eltinus Omaleng.

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan SK Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Eltinus Omaleng dari jabatan Bupati Mimika.

Melalui keputusan tersebut, Johannes Rettob kembali ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Mimika.

Ada dua tanggal penting dalam proses peralihan kewenangan tersebut. Secara hukum, penugasan Johannes Rettob berlaku sejak 24 April 2024, sedangkan penyerahan SK kepada Pemerintah Kabupaten Mimika baru dilakukan pada 27 Mei 2024.

Penyerahan keputusan itu dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Ukkas, kepada Pj Sekda Mimika, Ida Wahyuni, di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Sebelumnya, Johannes Rettob juga pernah menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Mimika ketika Eltinus Omaleng ditahan KPK pada September 2022 hingga Juni 2023.

Kronologi Jabatan hingga Pelantikan Bupati Definitif

Pada 23 Februari 2025, Eltinus Omaleng dinyatakan bebas setelah menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas IIB Timika.

Selanjutnya, pada 25 Maret 2025, Johannes Rettob resmi dilantik sebagai Bupati Mimika periode 2025–2030 bersama Emanuel Kemong sebagai Wakil Bupati.

Dengan rangkaian peristiwa tersebut, terlihat jelas posisi pemerintahan Kabupaten Mimika ketika NPHD hibah Pilkada ditandatangani pada November 2023.

Saat itu, Eltinus Omaleng telah kembali aktif sebagai Bupati Mimika, sedangkan Johannes Rettob belum kembali menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati. Johannes baru kembali aktif sebagai Wakil Bupati pada 16 November 2023.

Artinya, penandatanganan NPHD pada 10 November 2023 berlangsung enam hari sebelum Johannes Rettob kembali aktif sebagai Wakil Bupati Mimika.(red)