Timika, fajarpapua.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, berharap Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika dapat melahirkan Deklarasi Timika sebagai komitmen bersama dalam menjaga kerukunan dan merawat keberagaman di Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan Akmal Malik saat tiba di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Minggu (15/11), untuk mengikuti rangkaian kegiatan KKT II yang berlangsung di Kabupaten Mimika.
Kedatangan Dirjen Polpum Kemendagri tersebut disambut langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., bersama Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.
Dalam kesempatan itu, Akmal Malik berbincang dengan pimpinan daerah Mimika terkait persiapan dan pelaksanaan konferensi, sekaligus menyampaikan harapannya agar forum tersebut tidak sekadar menjadi pertemuan seremonial, tetapi mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret bagi penguatan toleransi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, Deklarasi Timika diharapkan menjadi komitmen bersama sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
Kehadiran Dirjen Polpum Kemendagri dalam forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan saling menghargai.
Selain Akmal Malik, sejumlah kepala daerah dan pejabat dari berbagai wilayah Indonesia juga tiba di Timika untuk mengikuti konferensi tersebut.
Di antaranya Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, Bupati Serdang Bedagai, Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Wakil Wali Kota Sukabumi, Wali Kota Surakarta, Kapolda Papua Tengah, serta Kepala BKSDA Provinsi Papua Tengah.
Pertemuan para pimpinan daerah dari berbagai latar belakang tersebut diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam menjaga toleransi di daerah masing-masing.
Melalui KKT II Tahun 2026, Kabupaten Mimika diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah konferensi, tetapi juga menjadi tempat lahirnya komitmen bersama yang dapat menginspirasi daerah lain dalam merawat persatuan dan keberagaman bangsa.
Deklarasi Timika pun diharapkan menjadi warisan penting dari konferensi ini, bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (ron)
