Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Anim Ha Peduli Demokrasi Tolak Calon Kepala Daerah Non OAP

by -
Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Anim Ha Peduli Demokrasi saat berdemonstrasi menolak Calon Kepala Daerah Non OAP. Foto: Hendrikus P. Resi/fajarpapua.com


Merauke, fajar papua.com

Penolakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala yang berasal dari warga Non Orang Asli Papua (OAP) kian gencar disuarakan di beberapa daerah di Papua dalam berbagai momen.


Setelah dilakukan di Jayapura, Minggu 10 Agustus 2020 lalu, hari ini penolakan serupa juga disuarakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Anim Ha Peduli Demokrasi Papua Selatan, yang berasal dari empat kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel dengan menggelar orasi damai yang di Tugu Libra, Merauke, Kamis (13/08/2020).
Kelompok solidaritas ini dipimpin oleh Martinus O Mahuze selaku ketua forum solidaritas jenderal bersama koordinatornya Emanuel Camburema.

Mereka menuntut penghapusan praktik diskriminasi sosial, ekonomi dan politik yang mengesampingkan hak-hak kesulungan kaum pribumi, Orang Asli Papua (OAP) dalam tatanan hidup di bumi Anim Ha, Tanah Papua Selatan, terutama dalam hal pencalonan kepala daerah yang dilakukan oleh partai-partai politik di wilayah ini.


Orasi damai yang berlangsung kurang lebih selama tiga (3) jam itu menghasilkan empat (4) poin penyataan sikap yang disampaikan oleh Martinus Mahuze selaku jenderal lapangan.


Empat poin pernyataan sikap yang disampaikan antara lain, pertama, mengutuk tegas partai-partai politik yang hadir di atas Tanah Malind, wilayah adat Selatan Papua (Ha Anim) yang tidak berkontribusi atau memberikan ruang dan peluang atau tidak mengakomodir calon kepala daerah Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki hak kesulungan di tanah Malind (Merauke), Boven Digoel dan Asmat yang akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020.


“Kami berharap bahwa partai-partai politik dengan adanya aksi ini, dari pusat hingga ke daerah untuk mencabut kembali keputusan dan rekomendasi kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak kesulungan untuk memimpin tanah ini (Merauke, Boven Digoel dan Asmat),” ucap Martinus dalam penyampaian pernyataan sikapnya yang diamini oleh pengunjuk rasa yang hadir.


Kedua, lanjut Martinus, pemuda dan masyarakat Anim Ha meminta kepada pemerintah pusat (Presiden RI), ketua-ketua DPP (pengurus pusat partai-partai), yakni PDI Perjuangan, PKS, NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, Hanura dan partai-partai yang tidak memperoleh kursi di lembaga legislasi Kabupaten Merauke, untuk membijaki secara benar proses pengusungan calon kepala daerah (bupati dan wakil bupati) dengan mengakomodir putra asli daerah Orang Asli Papua (OAP) demi keutuhan NKRI.


Ketiga, meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi masyarakat adat Papua untuk turun melihat dan menertibkan penggunaan marga-marga yang ada di Tanah Malind, Boven Digoel dan Asmat sesuai dengan silsilah atau garis keturunan ayah (Patrilineal).