Timika, fajarpapua.com
Staf Ahli Menkopolhukam Bidang Ketahanan Nasional, Marsekal Muda Achmad Sajili mengatakan berita yang beredar di Jakarta selama pandemi Covid 19 terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan PT Freeport Indonesia. Namun setelah dirinya turun mengecek dan berdiskusi dengan wakil direktur PT Freeport Indonesia, ternyata kabar itu bohong belaka.
“Sebagai staf kami sudah berdiskusi dengan Pemda, Forkompinda apakah kondisi ini terjadi di perusahaan atau tidak.
Data yang kami terima ternyata berbeda dan kami sudah berdiskusi dan cerita banyak dengan wakil presiden Freeport mengenai kondisi sebenarnya saat ini,” kata Marsekal Achmad pada pertemuan bersama unsur Pemerintah Daerah Mimika dan Forkompinda di aula Grand Mozza, Kamis (3/9).
Pertemuan yang sebenarnya berkaitan dengan masalah Covid 19 yang saat ini masih melanda Indonesia itu, diisi penyampaian pesan dari Presiden RI, Joko Widodo kepada semua Kementerian, Provinsi dan daerah agar tetap berkarya selama masa Covid 19.
Presiden, kata Ahmad, mengingatkan semua warga Indonesia harus hidup berdampingan dengan Covid 19. Kondisi saat ini mestinya sebagai warga negara dapat memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara baik pada level-level akademi pendidikan, di BUMN, atau yang terkait dengan aparatur negara (ASN) di pusat maupun di daerah,” harapnya.
Dikatakan, situasi yang terjadi saat ini dengan berbagai macam problematika yang muncul memicu lahirnya peraturan presiden (Perpres).
“Kantor Menkopolhukam menjabarkan untuk Papua dengan situasi pandemi ini ketahanan nasional tetap berjalan. Khusus yang terjaid di Freeport, kebetulan Menteri BUMN, Pak Erik Tohir cukup konsen dengan dengan program ketahanan ekonomi cepat pulih,” ungkapnya.
