Timika, fajarpapua.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Antonius Welerubun mengungkapkan penyebab keterlambatan pembayaran gaji guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum dibayarkan selama dua bulan.
Menurut Antonius, keterlambatan tersebut terjadi akibat kekurangan alokasi anggaran gaji dalam perencanaan sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi penambahan 12 tenaga PPPK pada Mei 2025 serta perubahan sejumlah komponen penghasilan pegawai.
"Dalam perencanaan anggaran tahun 2025, belum seluruh kebutuhan anggaran untuk 12 PPPK yang baru diangkat tersebut terakomodasi," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, setiap pegawai PPPK memiliki sejumlah komponen hak yang harus dianggarkan, mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus, jaminan kesehatan, iuran kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga tambahan penghasilan.
Perubahan status keluarga pegawai, seperti dari belum menikah menjadi menikah, juga berdampak pada penambahan komponen tunjangan yang harus dibayarkan.
"Penambahan 12 PPPK inilah yang menyebabkan kekurangan anggaran kami hingga Desember. Kekurangan tersebut mencapai lebih dari Rp40 miliar. Karena itu, kami mengusulkan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan agar seluruh hak teman-teman PPPK bisa dibayarkan," jelasnya.
Antonius mengatakan, pihaknya tidak ingin melakukan pembayaran secara terpisah dengan hanya mengakomodasi pegawai lama, sementara hak PPPK yang baru belum terpenuhi. Karena itu, pembayaran menunggu hingga seluruh kebutuhan anggaran dilengkapi.
"Jadi bukan berarti kepala dinas sebelumnya tidak memprediksikan, tetapi memang belum sempat menghitung adanya tambahan 12 PPPK tersebut. Tidak mungkin yang lama kita bayarkan, sedangkan yang baru tidak. Makanya kami menunggu sampai seluruh kekurangan anggaran dilengkapi. Saat ini proses pembayaran gaji PPPK sedang berjalan," ungkapnya.
Sementara itu, keterlambatan pembayaran gaji guru dan pegawai berstatus PNS juga dipengaruhi perubahan komponen penghasilan, seperti kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat serta perubahan tunjangan keluarga.
Antonius menyebutkan, kekurangan anggaran untuk pembayaran gaji PNS mencapai lebih dari Rp9 miliar.
Menurutnya, sejumlah perubahan administrasi kepegawaian selama tahun berjalan belum seluruhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran awal. Akibatnya, muncul selisih antara kebutuhan riil pembayaran dengan anggaran yang tersedia.
"Misalnya, awalnya pegawai masih bujang, kemudian menikah sehingga ada penambahan tunjangan keluarga. Begitu juga dengan kenaikan berkala dan kenaikan pangkat. Semua itu harus dihitung dan dianggarkan. Ketika dibayarkan, ternyata anggaran awal tidak mencukupi," terangnya.
Atas keterlambatan tersebut, Antonius menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh guru dan pegawai ASN maupun PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
Ia memastikan tidak ada niat dari pihaknya untuk menahan ataupun mempersulit pembayaran hak para guru dan pegawai.
"Kami meminta maaf kepada teman-teman PPPK maupun PNS atas keterlambatan ini. Tidak ada niat kami untuk menahan atau menyusahkan mereka, karena itu memang hak mereka," katanya.
Di kesempatan yang sama, Antonius menanggapi keluhan yang telah disampaikan kepada DPRK Mimika terkait belum dibayarkannya hak guru ASN dan PPPK.
Ia meminta DPRK sebagai mitra pemerintah daerah mengundang Dinas Pendidikan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP), sehingga persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan data dan kondisi anggaran yang sebenarnya.
Menurutnya, DPRK dapat menyampaikan permohonan kepada Bupati Mimika selaku pimpinan pemerintah daerah untuk menghadirkan Dinas Pendidikan dalam forum tersebut.
"Kalau ada keluhan dari para guru, sebaiknya sebagai mitra pemerintah daerah, DPRK memanggil kami, kemudian dilakukan RDP supaya kami bisa memberikan penjelasan. Silakan menyurati Pak Bupati untuk meminta izin mengundang Dinas Pendidikan," ujarnya.
Antonius juga meminta agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi opini publik tanpa terlebih dahulu mengonfirmasi data dan meminta penjelasan dari instansi terkait.
Ia berharap keterlambatan pembayaran gaji dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme kelembagaan, bukan melalui pernyataan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Jangan berbicara sembarangan di media tanpa menggunakan data. Gunakan cara yang elegan. Jangan membentuk opini publik seolah-olah Dinas Pendidikan sengaja menyusahkan guru dengan menahan gaji," pungkasnya. (ron)
