Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, melontarkan teguran keras kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai masih memiliki pola kerja santai, kurang produktif, dan belum menunjukkan kontribusi nyata dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Bupati Rettob menegaskan, kehadiran di kantor, mengikuti apel, dan mengisi daftar hadir saja tidak cukup untuk menunjukkan kinerja seorang ASN. Setiap pegawai harus memiliki tanggung jawab, pekerjaan yang jelas, serta mampu memberikan hasil nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Sentilan tersebut disampaikan Rettob dalam keterangannya ke media di Timika, Papua Tengah, Selasa (10/11).
Ia meminta seluruh ASN mulai meninggalkan kebiasaan bekerja dengan mental terlalu nyaman dan mengubah pola pikir agar lebih cepat, disiplin, serta produktif.
Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan semakin besar. Sejumlah agenda penting daerah membutuhkan keseriusan dan kerja ekstra dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari pelaksanaan Konferensi Kota Toleransi (KKT), persiapan kegiatan pada 29 November mendatang, hingga percepatan pembahasan dan penyelesaian APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kita harus mulai membiasakan diri untuk bekerja lebih cepat. Mental santai, mental yang sudah terlalu nyaman, harus kita tinggalkan. Kita perlu memperbaiki diri, mengubah perilaku, mengubah pola pikir, dan belajar berpikir ke depan,” tegasnya.
Rettob bahkan mengingatkan agar seluruh jajaran OPD mampu mengikuti ritme kerja pimpinan daerah. Ia tidak ingin terjadi kesenjangan antara kecepatan berpikir dan mengambil kebijakan oleh pimpinan dengan lambatnya pelaksanaan pekerjaan di tingkat perangkat daerah.
“Jangan sampai saya bersama wakil bupati sudah berpikir jauh ke depan, tetapi bapak dan ibu masih tertinggal di belakang. Kita harus bergerak bersama dengan kecepatan yang sama,” ujarnya.
Soroti Kepala OPD yang Bekerja Sendiri
Selain persoalan kedisiplinan, Bupati Mimika juga menyoroti lemahnya manajemen internal di sejumlah OPD. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah masih adanya pimpinan OPD yang mengerjakan hampir seluruh pekerjaan sendiri tanpa membagi tugas secara proporsional kepada bawahannya.
Padahal, setiap OPD memiliki struktur organisasi yang terdiri dari sekretaris, kepala bidang hingga staf yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat kinerja organisasi karena pegawai tidak mendapatkan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab yang jelas.
“Jangan sampai ada kepala OPD yang bekerja sendiri, sementara stafnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal, sudah ada sekretaris, kepala bidang, dan staf. Semua harus diberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas,” katanya.
Ia juga mengingatkan pimpinan OPD agar tidak membangun sekat maupun kelompok-kelompok tertentu di lingkungan kerja. Sebaliknya, seluruh aparatur harus mengedepankan kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi untuk mencapai target organisasi.
ASN Harus Bekerja, Bukan Sekadar Hadir
Rettob secara khusus menyoroti fenomena pegawai yang hanya datang ke kantor untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir, tetapi minim kontribusi dalam pekerjaan sehari-hari.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius setiap pimpinan OPD. Jangan sampai keberadaan pegawai hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, sementara pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal.
Karena itu, pimpinan OPD diminta memastikan setiap pegawai mendapatkan arahan, pembagian tugas, serta target pekerjaan yang dapat diukur.
Bupati menegaskan, manajemen pemerintahan harus berjalan secara profesional. Setiap ASN wajib memahami tanggung jawabnya dan mampu mengembangkan pekerjaan sesuai bidang masing-masing.
OPD Diminta Lebih Terbuka kepada Masyarakat
Tidak hanya soal kinerja internal, Rettob juga meminta pimpinan OPD lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program, kebijakan, serta hasil kerja pemerintah daerah.
Ia menilai masih banyak pekerjaan dan program pemerintah yang belum diketahui masyarakat karena minimnya komunikasi publik dari masing-masing OPD.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jika muncul pertanyaan maupun isu terkait kebijakan pemerintah daerah, OPD teknis harus mampu memberikan penjelasan secara benar, terbuka, dan berdasarkan data.
“Kita tidak perlu berdebat kusir di media. Tetapi kalau ada hal yang perlu dijelaskan, sampaikan yang sebenarnya. Jelaskan apa yang sudah kita lakukan, supaya masyarakat tahu pekerjaan pemerintah,” ujarnya.
Rettob berharap teguran dan evaluasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh ASN Pemkab Mimika untuk melakukan pembenahan budaya kerja.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program yang dibuat pimpinan daerah, tetapi juga sangat bergantung pada keseriusan seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.(mas)
