Timika, fajarpapua.com – Polres Mimika mulai berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menindaklanjuti laporan Bupati Mimika terkait pemberitaan salah satu media di Timika yang diduga mencemarkan nama baik.
Langkah koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan apakah pemberitaan yang dilaporkan merupakan produk jurnalistik yang sah dan apakah terdapat pelanggaran terhadap kaidah jurnalistik.
Kapolres Mimika AKBP Alfredo Rumbiak mengatakan, Kasat Reskrim Polres Mimika bertolak ke Jakarta, Senin (9/11), untuk mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal Umum sekaligus berkoordinasi langsung dengan Dewan Pers.
"Penyelidikan masih berjalan. Kasat Reskrim kebetulan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Rakernis Kriminal Umum sekaligus menemui Dewan Pers di sana guna menindaklanjuti produk pemberitaan yang dilaporkan ini," ujar Kapolres usai memimpin konferensi pers di Mapolres Mimika, Senin (9/11).
Ia menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa tiga orang saksi, termasuk pihak pelapor dan sejumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Mimika.
Sementara itu, pihak terlapor belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Menurut Kapolres, penyidik terlebih dahulu perlu mendapatkan penilaian dari Dewan Pers terkait status pemberitaan yang dipersoalkan.
"Kami belum memanggil pihak terlapor karena harus berkoordinasi dengan Dewan Pers terlebih dahulu. Nanti seperti apa hasil analisis dari Dewan Pers, itu yang akan kami tindak lanjuti," jelasnya.
Kapolres menegaskan, koordinasi dengan Dewan Pers merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum penyidik mengambil langkah pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak terlapor.
Bahkan, Polres Mimika telah lebih dahulu menyurati Dewan Pers untuk meminta penilaian terhadap produk pemberitaan yang menjadi objek laporan.
"Jadi, bukan kami yang membuat pernyataan bahwa ini suatu pelanggaran atau bukan. Karena yang memahami apakah itu produk jurnalistik atau bukan adalah Dewan Pers. Hasil penilaian Dewan Pers itulah yang akan kami tindak lanjuti," tegasnya.
Dengan demikian, proses penanganan laporan tersebut masih menunggu hasil koordinasi dan penilaian Dewan Pers sebelum penyidik menentukan langkah hukum selanjutnya.
Polres Mimika memastikan penanganan perkara tetap berjalan dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan produk jurnalistik. (ron)
