Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyoroti keterlambatan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengembalikan dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2027.
Dari total 77 OPD, termasuk distrik, masih terdapat 11 OPD yang belum mengembalikan dokumen format Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena tahapan penyusunan APBD 2027 harus segera dituntaskan sesuai jadwal.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Rettob saat memimpin apel gabungan Pemerintah Kabupaten Mimika di Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Senin (9/11).
Dalam arahannya, Bupati Rettob meminta seluruh pimpinan OPD yang belum menyelesaikan dokumen agar segera menindaklanjuti dan mengembalikannya. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan satu perangkat daerah dapat berdampak terhadap proses penyusunan dan pembahasan APBD secara keseluruhan.
Terlebih, batas waktu penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan pada 30 November 2026. Artinya, seluruh OPD harus bergerak cepat agar proses penganggaran tidak melewati tenggat waktu.
Menurutnya, penyusunan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Mimika pada tahun mendatang.
Karena itu, ia meminta setiap OPD menyusun program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat, target pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan agar anggaran tidak dihabiskan untuk kegiatan yang kurang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
APBD 2027 Harus Berbasis Prioritas
Bupati Rettob menegaskan, seluruh pimpinan OPD harus memperkuat koordinasi dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri dalam menyusun program pembangunan.
Ia menginginkan perencanaan anggaran dilakukan secara lebih terarah sehingga setiap rupiah dalam APBD dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Pimpinan OPD juga diminta tidak hanya memberikan instruksi dari belakang meja, tetapi ikut mengawasi dan memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik.
Selain persoalan APBD 2027, Johannes turut mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Mimika agar meningkatkan kedisiplinan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan pemerintahan menjelang akhir tahun.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. (red)
