Timika, fajarpapua.com – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Mimika (SOMAMA-TI) menggelar aksi damai di Kantor Bupati Mimika, SP III, Senin (9/11).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika segera merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP).
Aksi yang melibatkan mahasiswa, pelajar, serta mama-mama OAP ini merupakan bentuk aspirasi sekaligus tuntutan agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan usaha masyarakat kecil, khususnya pedagang mama-mama Papua.
Sebelum menuju Kantor Bupati Mimika, massa aksi berkumpul di sejumlah titik, di antaranya Bundaran SP 2, Bundaran Timika Indah, dan Pasar Lama. Selanjutnya, mereka bergerak menuju Kantor Bupati Mimika menggunakan kendaraan pikap.
Koordinator Lapangan SOMAMA-TI, Yoki Sondegau, dalam orasinya meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait menyediakan tempat berjualan yang layak bagi mama-mama OAP, khususnya para pedagang pinang.
Menurutnya, penyediaan tempat usaha yang layak merupakan bagian dari amanat Perda Nomor 4 Tahun 2024 yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.
"Dinas terkait harus berikan tempat yang layak kepada mama-mama penjual pinang untuk berjualan dan itu diatur dalam Perda," tegasnya.
Yoki menilai selama ini banyak mama-mama OAP terpaksa berjualan di lokasi seadanya karena tidak mendapatkan fasilitas maupun tempat usaha yang layak dari pemerintah.
Ironisnya, ketika mereka berusaha mencari nafkah di lokasi tersebut, pemerintah justru melakukan penertiban. Kondisi ini dinilai tidak adil karena belum disertai solusi berupa penyediaan tempat berjualan yang memadai.
"Selama ini pasar-pasar juga tidak pernah dapat tempat yang layak. Akhirnya mama-mama berjualan di tempat seadanya, jangan salahkan kami. Mama-mama berjualan mencari makan supaya anak-anak bisa makan dan sekolah, tetapi pemerintah tidak pernah hadir supaya mereka bisa berjualan dengan layak," ujarnya.
SOMAMA-TI berharap Pemkab Mimika tidak hanya memiliki regulasi yang mengatur perlindungan UMKM OAP, tetapi juga segera mengambil langkah nyata dalam pelaksanaannya.
Massa menilai keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, serta ruang usaha yang layak bagi pelaku UMKM OAP.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi damai masih berlangsung. Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, sejumlah perwakilan massa aksi telah diterima oleh perwakilan Pemkab Mimika di ruang rapat lantai III Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.
SOMAMA-TI berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret sehingga mama-mama OAP dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman, nyaman, dan mendapatkan tempat usaha yang layak.(ron)
