*Jakarta, fajarpapua.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas sejumlah persoalan, termasuk keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan Istana ini langsung menjadi perhatian publik karena muncul di tengah polemik hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo Hadi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri. Namun, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait persoalan yang sedang dihadapi Wakil Presiden tersebut.
Dengan demikian, penyampaian niat mundur tersebut belum berarti Gibran secara resmi melepaskan jabatannya. Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada keputusan formal mengenai pengunduran diri maupun pemberhentian Gibran.
Persoalan dokumen pendidikan menjadi salah satu latar belakang utama perkembangan politik tersebut. Gibran sebelumnya menjadi sorotan terkait persyaratan pendidikan yang digunakan saat mengikuti Pemilihan Presiden 2024.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum atau legal standing.
Namun, dalam pertimbangan putusan, muncul pembahasan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran, termasuk sertifikat kehadiran, catatan akademik dan dokumen penyetaraan pendidikan.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
MA mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah serta memerintahkan penarikan surat tersebut untuk dimusnahkan.
Putusan MA tersebut semakin memperbesar polemik mengenai administrasi pendidikan Gibran. Meski demikian, putusan tersebut tidak secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai isu pengunduran diri Gibran. Ia menyampaikan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan meminta semua pihak menyikapi perkembangan tersebut secara tenang.
Dalam perkembangan terbaru, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
### Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden
Secara konstitusional, pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui pernyataan atau pembicaraan dengan Presiden.
UUD 1945 mengatur mekanisme tersendiri mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, apabila Gibran benar-benar mengajukan pengunduran diri secara resmi, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan ketatanegaraan yang berlaku.
### Berpotensi Memunculkan Dinamika Politik Baru
Jika pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, perkembangan tersebut berpotensi memunculkan dinamika politik baru dalam pemerintahan Prabowo.
Selain persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden, situasi tersebut juga dapat memengaruhi hubungan politik di antara partai-partai pendukung pemerintah dan berbagai kelompok politik nasional.
Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai calon pengganti Gibran maupun perubahan susunan pemerintahan.
Pernyataan Istana pada Selasa (10/11/2026) menjadi perkembangan penting dalam polemik yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.
Publik kini menunggu keputusan lanjutan Gibran serta langkah Presiden Prabowo dalam menyikapi keinginan pengunduran diri tersebut.
Dengan demikian, Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden, tetapi belum resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.(red)
