Jakarta, fajarpapua.com – Dinamika politik nasional terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB atau 16.00 WIT, dengan salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Di tengah rencana tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
"Saya belum dengar, saya belum lihat," kata Muzani usai menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11) malam.
Muzani mengatakan, MPR belum dapat mengambil keputusan apa pun terkait kabar pengunduran diri tersebut karena belum menerima informasi maupun dokumen resmi.
"Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, rapat paripurna DPR RI memang direncanakan berlangsung pada Kamis sore. Namun, dirinya mengaku belum mengetahui secara rinci seluruh agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut.
"Besok itu ada rencana agenda paripurna jam 14.00 WIB (16.00 WIT), kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini undangan belum disebarkan," kata Dasco saat ditemui di NasDem Tower, Rabu malam.
Dasco mengaku belum mengikuti secara langsung perkembangan kegiatan di DPR RI pada hari itu. Karena itu, ia menyarankan agar informasi lebih lanjut mengenai agenda paripurna dikonfirmasi kepada pimpinan DPR lainnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diteruskan dalam rapat paripurna.
Menurut Saan, usulan tersebut telah disampaikan oleh 120 anggota DPR RI dan dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Sebanyak 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dorongan politik untuk memproses pemakzulan Gibran yang oleh para pengusul dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Di tengah dinamika tersebut, Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP Gekira), organisasi sayap Partai Gerindra, meminta seluruh pihak menjaga situasi keamanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kericuhan.
Ketua Umum PP Gekira Nikson Silalahi mengatakan, pemerintah, khususnya Polri, perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi politik untuk menciptakan kekacauan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi secara damai merupakan hak masyarakat yang dijamin konstitusi. Namun, potensi penyusupan oleh kelompok yang ingin membuat kerusuhan harus tetap diwaspadai.
"Unjuk rasa atau demonstrasi secara damai tentu dijamin konstitusi kita, tetapi kita harus mewaspadai munculnya para perusuh dan penunggang gelap yang akan menggunakan kesempatan itu untuk membuat rusuh dan menciptakan chaos," ujarnya.
Nikson juga menyatakan kepercayaannya terhadap kemampuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Ia berharap Polri dapat mengedepankan pendekatan humanis terhadap demonstran yang menyampaikan aspirasi secara tertib, sekaligus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis.
Nikson mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap mengedepankan akal sehat dan menghormati konstitusi dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.
Menurutnya, kepentingan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
"Betul," kata Budi Arie singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11).
