Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah memperkuat reformasi birokrasi dan mewujudkan sistem pengisian jabatan berbasis kompetensi.
Melalui kebijakan ini, promosi dan penempatan pejabat tidak lagi sekadar mengandalkan keputusan kepala daerah, tetapi harus berdasarkan kemampuan, kinerja, integritas, serta potensi pegawai.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan penerapan manajemen talenta harus menjadi momentum perubahan dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Mimika.
Hal tersebut disampaikan saat membuka sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Rabu (11/11).
Bupati Rettob mengungkapkan, dari total 8.993 ASN di Kabupaten Mimika, baru 3.808 orang yang telah mengikuti profile assessment atau penilaian profil talenta. Karena itu, pemerintah daerah masih harus mempercepat pemetaan kompetensi dan potensi seluruh aparatur.
Menurutnya, manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap pegawai mendapatkan kesempatan pengembangan karier secara objektif dan transparan.
“Penentuan jabatan ASN ke depan tidak lagi semata-mata berdasarkan keputusan kepala daerah, tetapi harus mengacu pada hasil penilaian kompetensi dan sistem manajemen talenta,” tegasnya.
Ia menekankan, penempatan pejabat harus mengutamakan kapasitas dan kemampuan, bukan hubungan kekerabatan, primordialisme, maupun kepentingan tertentu.
Dengan sistem tersebut, prinsip the right man on the right place atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat diharapkan benar-benar diterapkan dalam pemerintahan.
Pimpinan OPD Diminta Petakan ASN Berpotensi
Bupati Rettob meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, membina, dan mengembangkan potensi ASN di lingkungan kerja masing-masing.
ASN perlu mendapatkan kesempatan meningkatkan kemampuan manajerial, teknis, sosial kultural, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program dan besarnya anggaran, tetapi juga kualitas aparatur yang menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, data kepegawaian harus dibenahi, mulai dari rekam jejak jabatan, pendidikan, kompetensi, kinerja hingga potensi setiap pegawai.
Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan promosi, pengembangan karier, dan penempatan ASN.
Kepala BKN: ASN Berprestasi Harus Diberi Kesempatan
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang mengikuti kegiatan secara virtual, mengapresiasi langkah Pemkab Mimika dalam membangun sistem manajemen talenta.
Zudan menegaskan manajemen talenta dan meritokrasi dirancang untuk memberikan kesempatan kepada ASN berprestasi agar berkembang berdasarkan penilaian yang transparan.
”ASN yang bagus itu seperti apa? Satu, memiliki kompetensi, memiliki semangat, dan cita-cita untuk membantu pemerintah serta masyarakat,” ujar Zudan.
Ia menjelaskan, sistem meritokrasi memungkinkan pemerintah mendapatkan individu yang tepat untuk mengisi posisi strategis sesuai kebutuhan organisasi.
Bahkan, pemerintah daerah dapat mencari sumber daya manusia potensial tidak hanya dari lingkungan Pemkab Mimika, tetapi juga dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Zudan memaparkan bahwa pemetaan talenta dilakukan melalui sembilan kotak atau level pengukuran yang menilai kompetensi dan potensi ASN secara komprehensif.
Kompetensi dinilai berdasarkan rekam jejak pekerjaan, pengalaman jabatan, serta pendidikan formal. Sementara potensi mencakup kemampuan pemerintahan, kepemimpinan, teknis, negosiasi, dan komunikasi publik yang dievaluasi melalui asesmen.
Percepatan Pemutihan Izin Belajar
Untuk mempercepat penerapan manajemen talenta, Zudan meminta ASN memperbarui data kepegawaian dan dokumen pendidikan melalui sistem yang tersedia.
Ia juga menyinggung perlunya kebijakan percepatan pemutihan izin belajar agar persoalan administrasi tidak menghambat proses pemetaan talenta.
”Tidak perlu menunggu izin belajarnya. Ini bertujuan untuk percepatan pemutihan izin belajar agar manajemen talenta dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Zudan mengingatkan bahwa meritokrasi bukan sekadar sistem untuk mengatur promosi dan karier pegawai. Lebih dari itu, sistem tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Meritokrasi itu alat. Tujuannya untuk membuat masyarakat kita sejahtera, bahagia, dan semua layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Membuat masyarakat bahagia adalah puncak pekerjaan ASN,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut diikuti 1.039 peserta, terdiri atas 250 pejabat eselon II dan III yang hadir langsung, 500 pejabat eselon IV melalui Zoom, serta 289 peserta melalui siaran langsung YouTube Pemerintah Kabupaten Mimika.
Penerapan manajemen talenta kini menjadi salah satu tantangan penting bagi Pemkab Mimika. Selain memperluas pelaksanaan profile assessment, pemerintah daerah harus memastikan hasil pemetaan benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kepegawaian.
Dengan demikian, jabatan dalam birokrasi tidak menjadi sekadar hak istimewa atau ruang kepentingan tertentu, melainkan amanah yang diberikan kepada ASN berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk melayani masyarakat. (red)
