Dengar Info Pemda Mimika Gelontor Ratusan Miliar Beli Lahan, Kejaksaan Ingatkan Hati-hati !

by -
Kejaksaan Negeri Timika

Selain itu lahan di kawasan Jalan Agimuga Mile 32 untuk pembangunan Kantor Dinas Perikanan, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pusat Promosi UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM.

Satu kawasan lainnya yang rencananya akan dibebaskan oleh Pemkab Mimika yaitu mulai dari Petrosea hingga Jalan C Heatubun Kwamki Baru untuk pembangunan jalan tembus menuju lokasi Bandara baru Mozes Kilangin Timika sisi selatan.

Ironisnya, untuk membebaskan lahan-lahan itu, Pemkab Mimika justru mengalami defisit anggaran. Untuk menutup kekurangan anggaran itu, Pemkab Mimika berencana meminjam dana dari Bank Papua senilai Rp500 miliar.

Kebijakan Pemkab Mimika yang membangun kantor-kantor pemerintah di luar kawasan Pusat Pemerintahan di Kelurahan Karang Senang SP3, Distrik Kuala Kencana menuai beragam tanggapan miring dari warga setempat.

“Kami menilai aneh di saat Pemkab Mimika sudah memutuskan menyatukan semua instansi di Pusat Pemerintahan SP3, koq sekarang malah disuruh semua instansi bangun kantor baru di luar. Ini ada apa? Apakah lahan di Pusat Pemerintahan SP3 itu tidak cukup luas untuk bangun kantor baru,” tanya Yosep, salah satu warga Timika.

BACA JUGA:  Tingkatkan Pelayanan Dasar Hukumnya Wajib, Wabup JR : Jika Ada OPD yang Hindari Masyarakat Sebaiknya Lepas Jabatan

Yosep mencurigai ada permainan terselubung oknum-oknum tertentu dibalik rencana pembangunan kantor-kantor OPD di luar kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di kawasan SP3.

“Kami tidak menuduh, tapi masyarakat perlu mencurigai ada sesuatu dibalik ini semua. Tanah-tanah yang akan dibebaskan itu milik siapa. Kami dengar harga jual tanah-tanah itu sangat mahal, jauh lebih tinggi berkali-kali lipat diatas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Ada yang minta sampai Rp100 miliar, ada yang Rp40 miliar dan lain-lain,” kata Yosep.

Ia berharap aparat penegak hukum di Mimika mengawasi permainan terselubung dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan kantor-kantor OPD Pemkab Mimika, bukan malah ikut mengamankan.

“Sebetulnya warga Mimika sangat berharap banyak kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dan memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah kasat mata terjadi di Mimika akhir-akhir ini. Namun fakta yang terjadi, semua seperti diam membisu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kondisi ini benar-benar memprihatinkan,” kata Yosep.(ant/ana)

banner 300250
INFO IKLAN 0812-3406-8145