Timika, fajarpapua.com – Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, dimana penerapan pengelolaan anggaran berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinilai menghambat serapan APBD Tahun 2021 termasuk di Kabupaten Mimika.
Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob saat ditemui wartawan di Horison Hotel Timika, menegaskan seluruh proses telah dilakukan Pemda Mimika namun terkendala dengan SIPD yang baru diterapkan.
“APBD sesudah ditetapkan DPRD Mimika kan kita harus melakukan sosialisasi dan evaluasi di Jayapura. Itu sudah dilakukan. Tetapi kita kan masuk dalam sistim SIPD, ini sistem yang baru, dan kementerian dalam negeri mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan sistim ini,” ujarnya.
Yang menjadi kendala lanjut Wabup JR, ternyata sistem ini bukan saja baru tetapi mungkin aplikasinya juga belum siap. “Jadi dari bukan kita yang belum siap tetapi aplikasinya,” ujarnya.
Salah satu yang paling menjadi keluhan dalam SIPD ini lanjut Wabup JR, dimana setelah Pemda Mimika melakukan input semua data, pihaknya tidak tahu langkah selanjutnya.
.
“Setelah data masuk dalam aplikasi tersebut, kita belum tau bagaimana proses selanjutnya ke keuangan untuk mengeluarkan SP2D, kemudian habis dari SP2D bagaimana cara agar konek ke SMS di Bank Papua. Inilah persoalannya sehingga serapan APBD kita lambat,” jelasnya.
Namun Wabup JR menegaskan, kendala dalam aplikasi SIPD Ini tidak hanya terjadi dalam APBD Kabupaten Mimika saja tetapi terjadi pada hampir seluruh Pemda di Indonesia.
