Pejabat dan ASN Mimika Dilarang Keluar Daerah, Bupati Omaleng : Hemat Anggaran

by -
Rapat koordinasi PPKM
Rapat koordinasi PPKM

Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE membatasi dan melarang pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) keluar daerah.

Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021, seluruh kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang diusulkan dicoret.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan Pemda Kabupaten Mimika dapat menghemat anggaran yang cukup besar.

“Kegiatan Bimtek yang diusulkan OPD dalam Perubahan Anggaran Tahun 2021, sudah saya coret semua, karena kita saat ini fokus dalam penanggulangan Covid-19, terutama varian baru yang sudah ramai di ibu kota,” ujar Bupati Omaleng saat rapat kKoordonasi Satgas Covid 19 di Grand Mozza, Rabu ( 7/7).

Bupati Omaleng menegaskan, selama satu bulan kedepan dirinya tidak memberi ini kepada pejabat maupun ASN keluar daerah

“Kita tinggal di Timika saja. Dengan tidak keluar daerah, berarti Pemdan Kabupaten Mimika dapat menghemat anggaran cukup besar,” ujarnya

Selain penghematan anggaran lanjut Bupati Omaleng, larangan tersebut juga karena perkembangan Covid-19 disejumlah daerah diluar Timika cukup tinggi.

BACA JUGA:  Apakah Vaksin Covid yang Diterima Ribuan Warga Mimika Efektif Melawan Varian Delta? Ini Kata Pihak Sinovac

“Sehingga harus ada langkah-langkah antisipasi, salahsatunya dengan cara pejabat dan pegawai untuk bertahan dan tidak kemana-mana dulu aelama beberapa bulan kedepan,” jelasnya.

Sementara Sekda Kabupaten Mimika, Michael M Gomar SSTP, Msi mengaku sependapat dengan Bupati Omaleng terkait larangan keluar daerah bagi pejabat dan ASN.

“Hal ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian baru, saya setuju larangan tersebut terutama ke daerah zona merah,” jelasnya.

Mengenai usulan Bimtek dari OPD yang dicoret, kata Sekda Gomar, pihaknya sebagai Ketua Tim Anggara Eksekutif memang tidak akan mengakomodir usulan tersebut.

“Hal ini karena Pemda Kabupaten Mimika memprioritaskan anggaran untuk hajatan PON, Pesparawi dan penanggulangan Covid-19. Ini sesuai dengan arahan Bupati bahwa dalam dokumen Perusahaan Anggaran OPD tidak boleh mengusulkan kegiatan bimtek karena harus menyukseskan beberapa agenda besar ini,” kata Sekda Gomar.(mar)

INFO IKLAN 0812-3406-8145 banner 300250