Timika, fajarpapua.com – Kasus penularan Covid-19 dilingkungan PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mengalami peningkatan dibandingkan beberapa pekan lalu.
Meski demikian, DPRD Mimika meminta manajemen perusahaan tambang itu menempuh jalur mediasi dan tidak memberikan sanksi kepada karyawan yang menolak vaksin.
Vice President Corporate Communications PTFI, Riza Pratama seperti dilansir cnbcindonesia.com, Senin kemarin mengatakan, kasus terkonfirmasi positif pekerja dilingkungan Freeport mengalami kenaikan yang cukup drastis.
Namun sejauh ini menurutnya dari laporan tidak ada pekerja yang mengalami gejala Covid-19 yang cukup serius.
“Memang angkanya cukup naik. Karyawan yang terdeteksi sejauh ini tidak ada yang serius. Ada banyak (yang positif), tapi gak serius,” ungkapnya.
Dikatakan, untuk menekan angka lonjakan angka penularan, PTFI telah menyediakan tempat isolasi bagi karyawan yang positif tertular Covid-19.
“Kita siapkan lokasi isolasi khusus karyawan. Kenaikan (kasus) cukup tinggi, ada sekitar 2 sampai 3 kali yang normal, yang biasanya mungkin rendah puluhan, sekarang cukup tinggi 2-3 kali,” jelasnya.
Namun Riza kembali menegaskan meski angka positifnya tinggi namun gejala yang dialami karyawan tidak terlalu serius. Hal ini dikarenakan sebagian dari pekerja Freeport sudah divaksin.
“Bedanya sekarang karyawan kita sudah beberapa yang divaksin. Saat ini vaksin masih berlangsung mungkin sudah 50 persen,” lanjutnya.
Karyawan Jangan Disanksi
Sementara itu Anggota DPRD Mimika, Sasiel Abugau mengingatkan manajemen perusahaan untuk memberi sanksi kepada para pekerja asli Papua yang menolak untuk divaksin.
Sasiel menuturkan dalam menyikapi adanya penolakan karyawan terhadap program vaksinasi, perusahaan mengutamakan penyelesaian persuasif.
“Mereka menolak tentu ada alasan, untuk itu manajemen harus tanya mereka satu persatu apa alasan mereka tolak. Mau vaksin atau tidak itu hak mereka jadi perusahaan harus hargai mereka. Mereka butuh penjelasan soal untung rugi program vaksin yang ditawarkan pemerintah,” kata Politisi PDIP ini kepada fajarpapua.com, Senin (12/7).
Sasiel juga menegaskan, jika ada karyawan yang menolak vaksin maka perusahaan harus memperketat protokol kesehatan di area kerja perusahaan.
11.729 Warga Papua Sembuh
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, penambahan kasus di Provinsi Papua per 11 Juli 2021, mencapai sebanyak 89 kasus. Dengan demikian, total kasus secara kumulatif di Provinsi Papua sebesar 21.665 kasus.
Sementara jumlah kasus sembuh per 11 Juli 2021 mencapai 11 kasus, sehingga jumlah kasus sembuh secara kumulatif mencapai 11.729 kasus. Lalu, jumlah kasus meninggal 0 kasus, sehingga total ada di angka 213 kasus meninggal.
Berdasarkan data kasus Covid-19 Provinsi Papua, lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika, yang menjadi wilayah administrasi tambang tembaga PT Freeport Indonesia peningkatan drastis terjadi pada 6 Juli 2021.
Pada 6 Juli 2021 tercatat ada tambahan kasus baru mencapai 513 kasus baru dibandingkan pada 28 Juni 2021 di mana kasus tambahan Covid-19 di Kabupaten Mimika sebesar 66 kasus.
Pada 28 Juni tercatat total kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika mencapai 6.489 kasus. Sementara pada 6 Juli total kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika melonjak menjadi 7.002 kasus.
Lalu, berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Pemprov Papua, pada 8 Juli tambahan kasus di Kabupaten Mimika sebesar 40, sehingga total kasus Covid-19 di Kabupaten Mimika mencapai 7.175 kasus.(mas/mar)
