20 Orang Warga Ngaku Perwakilan 7 Suku di Mimika Demo Tolak Vaksinasi, Klaim Corona Sudah Habis

by -
Warga demo tolak vaksin di DPRD Mimika.
Warga demo tolak vaksin di DPRD Mimika.

Timika, fajarpapua.com – Puluhan masyarakat yang mengklaim diri mewakili 7 suku menggelar aksi demo menolak vaksinasi di gedung DPRD Mimika, Selasa (13/7).

Pantauan fajarpapua.com, terdapat sekitar 20 masyarakat membawa poster bertuliskan Tolak Vaksinasi mendatangi kantor DPRD Mimika.

Puluhan pendemo itu disambut Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika Martinus Walilo, Anggota Komisi C DPRD Mimika, Julian Solosa dan Anggota Komisi B DPRD Mimika, Mathius Uwe Yanengga.

Koordinator Pendemo, Agus Kobogau menyatakan sikap tegas menolak vaksinasi untuk masyarakat OAP 7 Suku di Kabupaten Mimika.

“Kami datang kesini mau sampaikan bahwa 7 Suku di Timika tolak vaksinasi,” katanya.

Dirinya membacakan 5 poin tuntutan yaitu:

  1. Kami masyarakat 7 suku tidak mau divaksin.
  2. Pelayanan penerbangan sipil untuk wilayah Timika cukup Swab.
  3. Pemerintah lebih kuhusus DPRD, Dinas Kesehatan dan Bupati jangan mengada-ngada korona yang sudah habis.
  4. Ambil kebijakan yang pas, jangan asal-asal dalam pengambilan suatu keputusan.
  5. Kami masyarakat tidak akan menerima vaksin kecuali swab.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika Martinus Walilo kepada pendemo mengakui mayoritas masyarakat OAP takut divaksin khususnya 7 suku di Timika.

Dikatakan, vaksinasi tidak ada unsur pemaksaan. “Apabila ada pemaksaan maka kita wajib tolak, kita punya hak untuk menuntut kalau ada yang memaksakan,” katanya.

Sementara Pendeta Obeth Janambani yang ikut dalam aksi demo mengatakan, bentuk pemaksaan pemerintah dalam program vaksinasi yaitu tentang penerbangan yang harus mengantongi sertifikat vaksin.

BACA JUGA:  Stok Vaksin di Timika Habis, Antusias Masyarakat Membludak, Angka Kesembuhan Turun 86 Persen

“Kita terhambat dalam penerbangan, sebelumnya swab tapi sekarang harus vaksin,” jelasnya.

Kendati demikian, penerbangan yang dimaksud yaitu penerbangan dari Timika ke wilayah lain dalam Timika. Dia berharap agar setelah penyampaian aspirasi ini maka secepatnya ditindaklanjuti agar kedepan penerbangan hanya swab.

“Jadi dari bapak DPR bisa bicara dengan pemerintah agar kedepannya hanya diswab saja, ini kita keluar di satu wilayah yang sama, bukan keluar kota,” ucap Pdt Obeth.

Dikhawatirkan Obeth, terdapat unsur politik dalam program vaksinasi ini, pasalnya TNI berbaju loreng juga menyuntikkan vaksin ke masyarakat.

“Kalau yang baju putih masih bisa kita terima, tapi yang baju loreng ini kan tidak masuk akal,” pungkasnya.

Dia mengatakan, istrinya telah menjadi korban efek dari vaksinasi. Saat ini sang istri lumpuh usai divaksin, sehingga hal itu membuat seluruh kalangan masyarakat tidak mempercayai program vaksinasi.

“Kemarin terjadi di istri saya tanggal 3 masuk RSUD, 4 hari sehat, setelah dilihat lagi ternyata mata sudah tertutup, kaki lumpuh badannya kram, setelah itu saya bawa parang masuk ke ruangan RSUD,” tutur Obeth.

Dijawab oleh Martinus Walilo, dirinya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke Dinas Kesehatan Mimika khususnya yang sudah menjadi korban efek samping vaksinasi.

INFO IKLAN 0812-3406-8145