Beli Saham Freeport Lewat Hutang, Pemda Mimika Belum Kebagian Deviden, Syahrial: Semua Lewat PT Inalum

by -
Syahrial
Syahrial

Timika,fajarpapua.com – Tiga tahun sejak divestasi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia seperti diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2018 lalu ternyata hasilnya belum dinikmati oleh Pemda Kabupaten Mimika.

Padahal, sebagaimana kesepakatan yang diambil dalam proses divestasi tersebut, Pemprov Papua dan Pemda Kabupaten Mimika mendapat alokasi saham sebesar 10 persen yang dikelolah oleh PT Papua Divestasi Mandiri.

Dari 10 persen saham Freeport tersebut, Kabupaten Mimika sebagai daerah dimana perusahaan tambang tersebut beroperasi mendapatkan alokasi sebesar 7 persen dan sisanya sebesar 3 persen menjadi hak Pemprov Papua.

Secara ekonomi seharusnya Kabupaten Mimika menerima deviden sebesar 7 persen dari nilai deviden yang dibagikan oleh PT Freeport Indonesia.

Namun ternyata pembagian deviden tersebut sampai saat ini belum bisa dilakukan karena ada beberapa kendala termasuk pendanaan untuk pembelian saham yang ternyata dari hutang.

Hal ini dibenarkan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Syahrial saat ditemui fajarpapua.com di Kantor Bappeda Kabupaten Mimika, Selasa (2/8).

Syahrial mengatakan pembagian dividen hingga kini belum bisa dilakukan karena dana pembelian saham berasal dari hutang.

“Pembelian saham divestasi Freeport sebesar 7 persen oleh Pemda Kabupaten Mimika kan dibiayai dari hutang yang pada prosesnya ditalangi oleh PT Inalum,” ujarnya.

Dengan kondisi ini lanjutnya, tidak memungkinkan dilakukan perhitungan besaran deviden yang diterima oleh Pemda Kabupaten Mimika dari divestasi tersebut.

“Bagaimana kita mau hitung devidennya, sedangkan kita sendiri tidak tahu harus membayar hutangnya sampai berapa lama,” jelasnya.

Memang lanjutnya, jangka waktu pembayaran hutang dana untuk pembelian saham divestasi tersebut kepada PT Inalum telah ditetapkan selama 20 tahun.

“Tetapi kita belum tahu, apakah hutang tersebut mau dibayar rata atau mungkin berapa tahun ini kan belum ada, jadi harus diatur terlebih dahulu perjanjiannya,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wakil Bupati Mimika Beri Pernyataan Seputar Lelang Jabatan Eselon II Lingkup Pemda Mimika

Dikatakan Syahrial, jika seluruh proses itu dapat diselesaikan baru setelah deviden dapat langsung di serahkan ke pemerintah daerah.

“Harus dihitung dulu hutang kita berapa dan labanya berapa, baru deviden disetorkan kepada pemerintah daerah melalui BUMD,” jelasnya

Namun Syahrial mengakui, sudah ada angka-angka perkiraan deviden yang menjadi bagian Pemda Kabupaten Mimika, tapi pihaknya belum tahu jumlah real serta waktu pembayarannya.

“Ya kita belum bisa dapat, karena semua lewat PT Inalum yang punya dana talangan untuk pembayaran 10 persen saham divestasi itu,” ucapnya.

Terkait belum jelasnya deviden yang menjadi bagian Pemda Kabupaten Mimika, pihaknya sudah meminta kepada PT Inalum untuk segera membahas perjanjian yang harus diselesaikan.

“Sambil menyelesaikan akte notaris PT Papua Divestasi Mandiri, kita juga ingin membahas sekitar empat perjanjian yang harus selesaikan, tapi mereka (PT Inalum-Red) belum menjawab surat yang kami kirimkan,” terangnya.

Akte notaris untuk pengesahan PT Papua Divestasi Mandiri yang mengelola saham 10 persen lanjut Syahrial juga menjadi sangat penting untuk segera dituntaskan

“PT Papua Divestasi Mandiri sesuai kesepakatan adalah BUMD yang mengelolah 10 persen saham divestasi yang sudah didaftarkan oleh Pemprov Papua dan proses pendiriannya harus dilanjutkan dengan akte notaris termasuk penetapan direksi, dewan pengawas dan komisaris nah itu juga yang belum selesai,” lanjutnya.

Dengan belum selesainya administrasi pendirian BUMD yang ditunjuk ujarnya, membuat pihaknya tidak bisa meneruskan usulan pembagian deviden dan pengaturan hutang.

“Kalau masalah akte notaris belum selesai dan belum ada perjanjian hutang piutang untuk penyelesaian ini kita tidak mungkin dapat deviden dari divestasi Freeport,” tutupnya. (feb)

INFO IKLAN 0812-3406-8145 A valid URL was not provided.