Timika, fajarpapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rangking Monitoring Center Of Prevention (MCP) Mimika yang menempati posisi sembilan padahal dengan postur APBD terbesar pertama di Papua dan terbesar kedua di Indonesia.
Karenanya, KPK meminta Inspektur Mimika melapor pencapaian kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Wakil Bupati Mimika.
“Inspektur sebagai mitra KPK di Pemda, saat koordinasi dengan OPD kurang mendapat dukungan, kalau pimpinan puncaknya komit itu akan lebih mudah. Tapi nanti kita minta setiap tiga bulan inspektur laporkan kepada wakil bupati terkait kinerja para OPD,” ungkap Kepala Satgas Direktorat Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria saat diwawancarai wartawan di Pendopo Rumah Negara, Senin (14/2) usai rapat koordinasi evaluasi dan sosialisasi MCP.
Dikemukakan, kedatangan KPK di tanah Papua harus disambut baik, secara khusus di kabupaten Mimika yang salah satu APBDnya terbesar di Papua.
“Mari sambut kedatangan KPK di tanah Papua, khususnya di Mimika, Mimika ini APBDnya sangat besar se-Papua nomor dua se-Indonesia. Jadi mari bersinergi untuk perbaikan tata kelola,” ujarnya.
Dian mengatakan, secara umum hal yang sederhana yang sering terjadi di Papua adalah penyakit tidak pernah masuk kantor, malas, dan merasa memiliki aset negara.
“Sekali kerja mobil jadi miliknya, rumah jadi miliknya karena merasa sudah bekerja dan berjasa buat negara. Cukup sudah, kita mau perbaikan kedepan, KPK fungsinya menjembatani perbaikan ini, intinya kita bisa buat contoh buat pemda di Papua. Apalagi Mimika APBDnya sangat besar,” ungkapnya.
“Kita bicara data dan fakta, siapapun yang tidak patuh harus ditegakkan, bukan hanya karena dia mantan atasan, mantan boss? kita KPK siap dampingi. kita dorong sama-sama,” tambahnya.
Diharapkan kedepan ada pakta integritas aset, dan juga sudah seharusnya Mimika dengan APBD yang besar mampu mencapai rangking MCP nomor satu. Faktanya, saat ini Mimika berada posisi ke 9 dibawah Kabupaten Nabire.
“Ke depan, ada pakta integritas aset, dan dengan APBD terbesar seharusnya pencapaian MCP harus nomer satu,” ucapnya.
Dikatakan yang menjadi hambatan dalam pencapaian MCP karena adanya pandemi Covid, namun secara umum adalah masalah komitmen dari pimpinan, ego sektoral, kurang adanya dukungan dari organisasi perangkat daerah. (feb)
