BERITA UTAMAPAPUA

Kapolda Papua Minta Seluruh Pembangunan BTS di Lima Wilayah Rawan Dihentikan Sementara

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
4
×

Kapolda Papua Minta Seluruh Pembangunan BTS di Lima Wilayah Rawan Dihentikan Sementara

Share this article
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri

Timika, fajarpapua.com- Pasca peristiwa pembantaian yang menewaskan 8 pekerja PT. Palapa Timur Telematika di Beoga, Kabupaten Puncak, Polda Papua meminta seluruh pembangunan BTS di wilayah rawan dihentikan sementara.

Bahkan terkait dengan hal ini, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri telah mengirim surat permintaan tersebut kepada PT Telkom Tbk.

Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya
Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya

“Saya telah mengirimkan surat kepada PT Telkom yang intinya saya berharap jika bisa pembangunan BTS di daerah yang rawan gangguan KKB sementara dihentikan,” ujar Kapolda Papua dalam rilis video yang diterima fajarpapua.com, Minggu (13/3) pagi.

Menurutnya, ada sejumlah wilayah di Papua yang dianggap rawan gangguan keamanan dari KKB terkait dengan pembangunan BTS seperti yang terjadi di Beoga.

Adapun wilayah yang dinilai rawan gangguan KKB tersebut adalah Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak, Intan Jaya dan Puncak Jaya.

“Di wilayah ini, saya minta sebisa mungkin pembangunan berkoordinasi untuk segera dihentikan, karena kami tidak ingin ada gangguan,” ujar mantan Kapolres Kaimana ini.

Kapolda juga meminta kepada seluruh perusahaan yang sedang mengerjakan proyek BTS di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat gangguan keamanan yang tinggi untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat.

“Saya berharap pekerjaan BTS ditempat rawan berkoordinasi dengan aparat setempat, sehingga keberadaan pekerja diketahui aparat keamanan termasuk didalamnya pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Kapolda, koordinasi antara perusahaan yang mengerjakan proyek dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat ini sangat penting dan harus dilakukan.

“Sehingga jangan sampai ada kejadian baru kita mengetahui keberadaan mereka, sehingga dengan adanya koordinasi jika ada informasi terkait kemungkinan gangguan keamanan kita bisa menyampaikan kepada pengusaha yang diberikan tanggungjawab dalam pembangunan proyek itu,” tutup Kapolda Papua. (mas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *