Timika, fajarpapua.com – Tidak harmonisnya hubungan antara Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob dimanfaatkan sekelompok pejabat tertentu lingkup Pemda Mimika untuk memperkaya diri. Bahkan secara diam-diam, kelompok tersebut kini mulai menguasai pemerintahan.
Situasi demikian mulai disuarakan tokoh Amungme dan Kamoro.
Menurut salah seorang tokoh, Anakletus Tenama, saat ini ada kelompok kecil di internal pemerintahan yang memegang jabatan penting berusaha untuk tetap berkuasa, atas pemerintahan, keuangan dan kepegawaian.
“Kelompok ini sebenarnya sudah lama ada, tapi akhir akhir ini kelompok ini sudah tidak menggunakan akal sehat. Karena terbuai oleh kekuasaan, uang dan jabatan, juga karena sudah berada dalam zona nyaman sehingga mereka terus berusaha untuk mempengaruhi orang lain, membuat opini publik untuk bisa menjadi kekuatan yang besar kabupaten ini,” ungkap Anakletus kepada awak media di Warung Makan, Jln Samratulangi, Rabu (31/8).
Dikatakan, kelompok tersebut disinyalir terus mengadu domba, menciptakan hubungan bupati dan wakil bupati semakin renggang, mengancam pejabat, ASN dan pengusaha dengan ancaman jabatan dan pekerjaan sambil membawa nama bupati.
“Padahal bupati mungkin tidak tahu. Mereka selalu ada dengan bupati, membuat kesan kepada publik bahwa mereka orang-orang yang dekat dengan bupati. Tetapi sebenarnya mereka memainkan peran pura pura, memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan mereka,” tukasnya.
Ia menyayangkan lantaran bupati ikut hanyut dan masuk dalam jerat perangkap mereka. Bupati tidak sadar bahwa gerakan mereka menghancurkan dan membawa bupati ke jurang dan berurusan dengan hukum.
“Menurut saya mereka ini tidak peduli bupati mau dipenjara atau tidak itu bukan urusan, asal mereka bisa manfaatkan peluang,” tukasnya.
Menurutnya, kelompok ini terdiri dari pejabat, unsur pengusaha dan lainnya. Dibawah komando dan skenario orang luar pemerintahan tetapi sangat dekat dengan bupati.
“Yah hampir semua perempuan, orang yang baru datang di Mimika, menjadi pejabat bukan karena prestasi, tetapi kedekatan, pola pikir yang sama, rencana yang jahat bahkan bisa mengorbankan diri dan menggunakan cara-cara gelap,” tuturnya.
Anakletus mensinyalir, kelompok tersebut tidak peduli dengan pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat dan lainnya.
“Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Saat ini mereka semakin liar. Dengan tanpa etika mereka melawan wakil bupati yang dipilih masyarakat. Melaporkan wakil bupati kemana-mana untuk berurusan dengan hukum, kejaksaan, kepolisian dan orang orang tertentu yang bisa dibeli di lembaga DPRD, mencemarkan nama baik wakil bupati, dengan bekerjasama oknum tertentu. Mereka sudah tidak menggunakan akal sehat yang penting mereka mempertahankan kekuasaan,” tegasnya.
Kata dia, kelompok tersebut menciptakan situasi sehingga hubungan bupati dan wakil bupati menjadi renggang.
“Yang saya lihat mereka tidak mau wakil bupati dekat dengan Bupati sehingga mereka terganggu zona nyamannya.
Saat ini mereka sangat berkuasa menggunakan APBD Kabupaten Mimika sesuai kehendaknya. Bukan lagi korupsi tetapi sudah merampok. Sebagai orang Kamoro dan Amungme kita harus prihatin fenomena ini,” tukasnya.
Bahkan, lanjut dia, mereka berusaha menjatuhkan bupati yang anak asli Amungme dan juga mau menjatuhkan wakil bupati yang orang Kamoro untuk kepentingan mereka, menumpuk harta di kampung mereka.
“Sayangnya ada beberapa orang-orang asli Amungme dan Kamoro yang diperalat, bisa dibayar, digunakan untuk kepentingan dan memuluskan rencana jahat mereka dan mereka
tidak sadar, termasuk menggunakan orang-orang tertentu di lembaga DPRD,” ujarnya.
Ia berharap, lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan dan kepolisian betul-betul profesional melihat hal ini. “Jangan karena tekanan kekuasaan, atau diiming iming sesuatu harus mempertaruhkan jabatannya,” paparnya.
Senada Anakletus beberapa tokoh Amungme yang ditemui di tempat yang sama menyampaikan ikut melihat fenomena yang berkembang saat ini, terkesan sudah perang terbuka dan saling membantai.
“Ada kesan harus sama-sama, jika bupati terjerat masalah hukum, maka wakil bupati juga harus sama. Maka kekuasan itu diambil oleh kelompok ini. Bagaimana masyarakat Mimika, kita diam saja? Kita harus melawan. Sayang daerah kita ini. Kita sebenarnya tau kelompok ini,” tutur seorang tokoh yang enggan dimediakan namanya.(tim)
