Timika, fajarpapua.com – Beberapa akun media sosial (Medsos) di Timika diduga aktif menyebarkan konten-konten provokatif yang bisa menciptakan kekhaosan ditengah warga Mimika.
Konten-konten yang disebarkan tersebut baik yang berisi ajakan penolakan terhadap penahanan Bupati Mimika Eltinus Omaleng oleh KPK, maupun yang enggan mengakui pengalihan pemerintahan sementara saat Bupati EO menjalani proses hukum hingga putusan tetap (inkra).
“Kami masih pantau. Dan untuk beberapa oknum kami akan beri peringatan,” ungkap Kapolres Mimika AKPB I Gede Putra dikonfirmasi fajarpapua.com, Jumat (19/9) malam.
Sementara Wilda, salah seorang ibu rumah tangga dalam skrinshut postingan yang diterima sejumlah awak media, Jumat malam menyatakan dirinya resah dengan adanya konten-konten terutama tiktok yang bisa menciptakan perlawanan dari kelompok tertentu.
“Bapa-bapa wartawan coba pantau, ini sudah sangat meresahkan. Jangan sampai api sudah membesar baru dipaksa untuk dipadamkan,” ungkap Wilda yang enggan menyebutkan identitas lengkapnya.
Menurut dia, setahu dirinya keluarga besar Eltinus Omaleng melalui Yohanes Kemong sudah membantah adanya isu keluarga melakukan perlawanan pasca penahanan Bupati EO.
“Artinya keluarga sudah menghargai proses hukum, lalu kenapa kita masyarakat luar yang justru membakar-bakar situasi supaya menciptakan kekaosan ditengah masyarakat?” tukasnya.
Ia menyayangkan ada pihak yang terus disudutkan pasca penangkapan EO dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Timika.
“Kasihan yang disudutkan diam saja. Tapi itu bukan berarti kita sesuka hati memprovokasi keadaan. Jangan sampai justru ibu jari kita yang membawa kita ke masalah hukum. Keluarga besar Bupati EO luar biasa, mereka sudah sampaikan tidak bakal ada kericuhan, komitmen ini yang harus kita hargai,” paparnya
Ia meminta warga Mimika patuh terhadap prosedur hukum yang berlaku di negara ini, dimana bupati dan wakil bupati dipilih rakyat dalam satu paket kepemimpinan.
“Kalau bupati berhalangan meskipun satu hari saja otomatis wakil bupati yang mengambil alih kepemimpinan sementara. Jangan kita menciptakan narasi bahwa kalau satu berhalangan yang satu tidak boleh mengambil alih sementara, ingat ini negara hukum, kita berpatok pada apa kata hukum. Yang pasti untuk menjadi bupati definitif harus menunggu proses hukum ini diputus pengadilan atau inkra,” tukasnya.
Bantah Analisa Intelijen
Sementara itu salah seorang tokoh pemuda Kei, Rony Leisubun membantah adanya analisa intelijen jika dirinya termasuk salah satu pendukung EO yang berpotensi menciptakan kekaosan.
“Tidak benar, selama ini saya netral. Saya tidak mungkin kerahkan anak-anak untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Apalagi pak bupati dan wakil bupati itu orang tua kami. Kami hargai proses hukum saat ini. Yang pasti kami akan bersama-sama menjaga keamanan di daerah ini,” ungkap Ronny.(tim)
