Timika, fajarpapua.com – Tidak hanya guru PPPK yang menderita ketiadaan gaji selama 9 bulan ini, ternyata nasib miris dialami mahasiswa dan pelajar asal Mimika yang mengenyam pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Kota studi Salatiga Jawa Tengah.
Mahasiswa yang merupakan anak asli suku Kamoro dan Amunge serta lima suku kekerabatan lainnya itu mengaku Pemda Mimika tidak memperhatikan mereka karena selama dua tahun yakni sejak 2020 hingga 2022 Pemda Mimika tidak lagi memberikan bantuan pendidikan. Tahun ini katanya dijanjikan namun hingga pertengahan September belum ada tanda-tanda pencairan.
“Kami mau mengeluh ke siapa? Kapan diberikan?, padahal kami semua sangat berharap. Pemda Mimika dalam hal ini kepala bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Mimika tidak memberikan perhatian kepada kami,” ungkap Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) di Jawa Tengah, Lidianus Deikme kepada fajarpapua.com, Jumat (16/9).
Ia mengatakan selain bantuan studi (beasiswa-red), Pemda Mimika hinga kini juga belum memberikan bantuan biaya operasional bagi mahasiswa dan pelajar di kota studi Salatiga.
Bantuan operasional itu biasanya digunakan merenovasi asrama dan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
Padahal saat ini di kontrakan mereka terjadi kerusakan pada mesin air yang sudah berlangsung hampir dua mingga dan plafon kontrakan mereka juga bocor sehingga sering kemasukan air.
Ia mengatakan, mahasiswa dan pelajar Mimika Salatiga merasa kecewa atas keadaan ini. Apalagi kepala SDM Mimika di salah satu media edisi Agustus lalu (09/08/2022) menyampaikan bahwa bantuan sudah disalurkan kepada seluruh mahasiswa asal Kabupaten Mimika.
Menurut Lidianus Deikme, dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa tiap orang telah diberikan bantuan sebesar Rp4 juta dan biaya operasional sebesar Rp20 juta.
“Itu tidak benar sama sekali karena realitanya belum disalurkan. Sampai sekarang kami belum terima apa-apa. Bukan hanya kami di Salatiga saja tapi semua mahasiswa Mimika di Jawa dan Bali serta daerah lain juga belum terima beasiswa,” ungkapnya.
“Kami juga mau pertanyakan mengapa bantuan operasional untuk Ipmami di Salatiga belum disalurkan, sementara kota studi yang lain mereka sudah dapat, kenapa? Dulu uang operasional antara Rp30-50 juta, sekarang Rp20 juta,” ungkapnya.
Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan SDM namun alasan yang disampaikan adalah masih ada data mahasiswa yang belum lengkap. Katanya, jika lengkap baru dananya didistribusikan.
“Kami sudah setorkan data diri yang diminta seperti ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, KTP, pas foto dan lainnya pada Juni-Juli lalu, tapi katanya belum lengkap. Kenapa setiap tahun selalu begini? Mereka kan punya data kami. Sampai sekarang kami belum terima apa-apa sedangkan teman-teman mahasiswa dari Papua yang lain mereka sudah dibayarkan pada Agustus kemarin,” jelasnya.
Sebagai generasi penerus Mimika, Lidianus Deikme bersama teman-temannya merasa kecewa dengan cara pemerintah daerah melalui OPD terkait dalam pengelolaan bantuan dimaksud.
“Kami mahasiswa dan pelajar di sini adalah generasi penerus masa depan Mimika. Bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kami, menutupi kekurangan kami. Lalu jika seperti ini caranya, harus bagaimana lagi? Mau tunggu sampai kapan? Kami berharap bantuan itu segera didistribusikan. Kami tidak memaksa tapi itu hak kami sehingga kami punya kewajiban mempertanyakan hal ini,” tegasnya.
Perlu diketahui kontrakan asrama yang dibiayai Pemda Mimika ditempati 6 mahasiswa. Lainnya tinggal di kos-kosan sementara jumlah mahasiswa asal Mimika yang kini sedang mengenyam pendidikan di Salatiga berjumlah 87 anak.(red)
