Jakarta, fajarpapua.com – KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dugaan korupsi di wilayah Provinsi Papua.
Jubir KPK, Ali Fikri kepada awak media, Senin (19/9) menyatakan setiap perkara yang naik ke tahap penyidikan lantaran KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup.
Alat bukti dimaksud bisa diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana.
“Kami tegaskan, KPK tidak ada kepentingan lain selain murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat,” ungkapnya.
Tim Penyidik KPK telah menyampaikan surat panggilan kepada Gubernur Papua pada tanggal 7 September 2022 untuk dilakukan pemeriksaan pada 12 September 2022 di Mako Brimob Papua.
Pemeriksaan di Papua tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Gubernur LE memenuhi panggilan ini. Namun, ujar Ali Fikri, tersangka tidak hadir memenuhi panggilan tersebut dan diwakilkan kuasa hukum.
“KPK berharap ke depannya para pihak bersikap koorperatif dalam proses penegakkan hukum ini. Yakni dengan memenuhi panggilan pada proses pemeriksaan. Sehingga proses penanganan perkara bisa berjalan dengan baik, efektif, efsien, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait,” ungkapnya.
Dikemukakan, para pihak tentunya juga diberikan hak-hak sesuai konstitusi untuk memperoleh pembelaan hukum pada proses pemeriksaan maupun peradilan.
Pencegahan dan Edukasi Antikorupsi oleh KPK di Papua
Di wilayah Papua, kata Ali Fikri, KPK tidak hanya melalukan upaya penindakan saja. Namun, secara konstruktif KPK juga melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendidikan bagi warga Papua.
“Pada 2022 ini KPK turut andil dalam penertiban aset PLN dalam muwujudkan Program KPK Terang,” paparnya.
Kata dia, KPK juga hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi para Pelaku Usaha Papua untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang jujur dan berintegritas, sehingga akan terwujud iklim usaha yang sehat.
“KPK juga hadir ke Papua melalui kegiatan koordinasi dan supervisi untuk melakukan mitigasi risiko korupsi pada pengelolaan dana pariwisata. Hal ini untuk mendorong kemajuan potensi pariwisata di Papua. Sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi Masyarakat Papua,” tandasnya.
Melalui upaya pendidikan antikorupsi, KPK juga melakukan bimtek bagi para dosen dan civitas lainnya untuk mengikuti program Penyuluh Antikorupsi.
“Upaya KPK melalui serangkaian startegi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan ini untuk turut memajukan Papua demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi,” tuturnya.
Untuk mewujudkannya, KPK tentu membutuhkan dukungan dari Masyarakat Papua.(red)
