Timika, fajarpapua.com – Pembangunan rumah dinas Bupati, DPRD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Puncak mangkrak alias mandek sejak beberapa tahun lalu.
Selain itu, laporan dana asuransi pesawat Caribou milik Pemda Puncak yang jatuh pada November 2016 senilai Rp 170 miliar hingga kini tidak jelas. Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pembelian dua atau tiga unit pesawat grand caravan baru.
Terkait berbagai kejanggalan keuangan Pemda Puncak, anggota DPRP Papua, Elvis Tabuni, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera lakukan penyelidikan.
“Pemerintah Puncak menggunakan alasan keamanan agar pembangunan tidak berjalan. Ini tidak bisa dibenarkan karena alasan keamanan sudah dari dulu dipakai dan masyarakat tahu keadaan sekarang sudah kondusif di atas,” ucap Elvis via telepon seluler kepada awak media, Senin (5/12).
Elvis mengemukakan, pembangunan rumah dinas Bupati dan OPD semestinya sudah tuntas. Namun faktanya saat ini mangkrak dan rumah dinas Bupati terpaksa menumpang di rumah milik keluarga.
“Uang Pemda Puncak mengalir ke Timika karena Bupati dan pimpinan OPD tinggal di Timika. Masyarakat sangat kecewa. Dan KPK harusnya sudah bisa langsung membidik mereka yang menggunakan anggaran Puncak untuk kepentingan pribadi. Bisa kita lihat Bupati dan Kepala dinas lebih sering mengadakan kegiatan di Timika daripada di Puncak sini,” tandasnya.
Ditanya mengenai akses udara maupun jalan yang selama ini tidak pernah disentuh, Elvis menjawab, pemerintah terkesan menggunakan anggaran tidak pada tempatnya.
Dijelaskan, sejak pesawat Caribou milik Pemda Puncak jatuh pada tahun 2016 lalu, pihak asuransi sudah membayar Rp 170 miliar. “Sampai sekarang uang itu dimana warga tidak tahu, padahal itu bisa beli dua atau tiga pesawat baru,” tandasnya.
Ia juga mengkritisi pembangunan infrastruktur yang macet total.
“Pembangunan infrastruktur tidak ada. Jalan raya dari Bandara Aminggaru ke wilayah sekitar seperti ke Gome, Beoga, itu belum diaspal padahal Kabupaten Puncak sudah terbentuk sejak tahun 2006,” tegasnya.
Menurut dia, ruas jalan ke Beoga hanya dibongkar tapi tidak diaspal seperti yang menghubungkan wilayah Sinak, Gome dan daerah lainnya.
Ia menyatakan, Pemda Puncak selalu beralasan keamanan, padahal kejadian di Puncak hanya terjadi satu atau dua kali setahun.
“Puncak bukan seperti perang Rusia dan Ukraina yang perang tiap hari. Kejadian di Puncak hanya sesekali tapi itu dijadikan alasan untuk menghabiskan APBD di daerah lain. Tolong KPK naik ke atas dan periksa pimpinan daerah,” tegas Elvis.(tim)
