BERITA UTAMAPAPUA

Komunitas Analisis Papua Strategis Minta Kemenhub Batalkan Kepindahan Willem Tobias ke Sulawesi Barat

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
4
×

Komunitas Analisis Papua Strategis Minta Kemenhub Batalkan Kepindahan Willem Tobias ke Sulawesi Barat

Share this article
085ff712 b25f 4554 ac47 cffb6e5dedb8
Ketua dan Founder APS Laus Deo Rumayom. Foto : Reyno

Timika, fajarpapua.com – Komunitas Analisis Papua Strategis (APS) meminta kepada Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk menunda kepindahan putra asal Papua Willem Tobias Fofid selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura ke UPP Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar).

Ketua dan Founder APS, Laus Deo Rumayom melalui rilis yang diterima fajarpapua.com, Selasa (3/1) malam mengatakan, penundaan tersebut disampaikan karena Papua masih membutuhkan peranan Willem Thobias Fofid untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua memajukan sektor kepelabuhan dan transportasi laut Papua.

Ads

“Peranan Saudara Willem Thobias Fofid masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi
Papua, Kota Madya Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta kabupaten lainnya di Papua
dalam mengawal Rencana Induk Pembangunan Papua/RIPP di sektor kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut,” kata Laus.

“SDM yang mumpuni dalam bidang kepelabuhan dan transportasi laut yang sangat dibutuhkan di Papua. Sehubungan dengan itu maka Kami merekomendasikan dan meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI segera membatalkan kepindahan Willem Thobias Fofid tetap sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura,”imbuhnya.

Lanjutnya Peranan Saudara Willem Thobias Fofid masih sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memediasi penyelesaian konflik Pembangunan Pelabuhan Depapre yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Kemudian Willem Thobias Fofid adalah Putra Terbaik Papua yang menjadi kebanggaan
Masyarakat Papua saat ini di lingkungan KSOP Jayapura dan Kementerian Perhubungan
yang mampu memberikan sosialisasi dan edukasi di berbagai komunitas Papua (Tokoh
Agama, Masyarakat Adat, Pelaku Usaha dan Milenial Papua) dan Perguruan Tinggi di
Tanah Papua tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap suksesi Tol Laut dan
Konektivitas di Tanah Papua.

“Beberapa poin tersebut adalah dasar pertimbangan yang dapat kami ajukan sebagai dasar permohonan penundaan mutasi kepada Bapak Menteri Perhubungan RI,”jelasnya.

Menurutnya juga Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kepelabuhanan pelayaran dan transportasi laut yang responsif atropologis dan sosiologis sebagai pendekatan utama pembangunan di Papua.

“Mempertimbangkan hadirnya DOB (Daerah Otonomi Baru) Pemekaran 3 Provinsi Baru di
Papua dan saat ini Papua telah menjadi 4 Provinsi (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan. Kami memandang bahwa kepindahan Willem Thobias Fofid tidak sesuai dengan kebutuhan,”ungkapnya.

Untuk diketahui Komunitas Analisis Papua Strategis yang merupakan Komunitas Profesional Putra Putri Papua dan Mitra Kerja Pemerintah dalam mengawal otonomi khusus Papua dan Percepatan Pembangunan.(ron)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *