Timika, fajarpapua.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Provinsi Papua Tengah, mengecam tindak pembakaran gedung sekolah dan penembakan pesawat di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Direktur YLBH, Yosep Temorubun SH, mengungkapkan tindak kriminal itu harus disikapi langkah hukum yang terukur oleh aparat Kepolisian terhadap kelompok KKB /TPNPB-OPM.
“Kami YLBH Papua mengecam tindakan tersebut karena dapat mengganggu Kamtibmas di wilayah Polres Pegunungan Bintang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Menghambat kemajuan pendidikan bagi anak-anak didik di Oksibil Kabupatem Pegunungan Bintang yang membutuhkan pendidikan untuk masa depan mereka dan kemajuan daerah. Selain itu, penembakan pesawat dapat menghambat arus tranportasi masyarakat di Oksibil,” katanya.
Namun demikian, masih kata Yosep, pihaknya berharap pemerintah dapat mengupayakan dialog dan perundingan dengan kelompok berseberangan paham negara itu.
“Kami YLBH Papua berharap langkah pemerintah pusat melakukan langkah-langkah diplomasi komunikasi dialog damai dengan proses perundingan damai dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan NKRI,” ujarnya.
“Dengan melihat rentetan peristiwa pembakaran gedung sekolah, penembakan pesawat di wilayah Papua pegunungan yang rawan konflik dapat menghambat perekonomian, kesejahteraan dan pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah pusat melihat hal ini sebagai skala prioritas untuk mengakhiri konflik di tanah Papua dengan melakukan langkah diplomasi komunisi dengan semua elemen yang berkepentingan untuk mengakhiri konflik yang selama ini tidak ada penyelesaiannya,” imbuhnya.
Ia menilai pemerintah pusat harus turun tangan dan tidak hanya melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten-kota di Pulau Papua saja. Dialog damai perlu diselenggarakan agar mendapat titik penyelesaian perdamaian.
“Seruan dialog damai Jakarta-Papua bukan hanya dari kami YLBH Papua Tengah akan tetapi berbagai LSM, pihak Gereja dan elemen lain. Semua bersuara tentang dialog Jakarta-Papua. Hanya saja sampai saat ini belum ada langkah-langkah kongkrit dari pemerintah pusat untuk melakukan dialog damai di tanah Papua,” ungkapnya.
Ia berharap kisah sedih dan tragis yang sudah merenggut banyak jiwa di Papua, baik dari kedua belah bertikai, dapat segera terselesaikan di zaman kepemerintahan Presiden favorit Papua, Joko Widodo.
“Kami berharap sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sudah ada dialog Jakarta-Papua untuk mengakhiri hegomoni konflik di tanah Papua,” harapnya.
“Semua pihak yang tinggal di tanah Papua sudah tentu menginginkan damai akan tetapi jika tidak dibarengi dengan dialog damai Jakarta-Papua, itu mustahil,” katanya lagi.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, optimis bahwa akan ada kisah damai abadi berkaitan dengan penyelesaian konflik beda ideologi, seperti yang telah terjadi di Aceh, Maluku, Poso dan Kalimantan serta lainnya.
“Kami berharap bahwa langkah kongkrit dari pemerintah pusat untuk melakukan dialog damai Jakarta-Papua. Kalau bicara tentang NKRI sudah final. Yang sekarang dibicarakan tentang dialog damai Jakarta-Papua, kapan dilakukan pemerintah pusat?” tanyanya.
“Berbagai wilayah Indonesia yang mengalami konflik seperti Aceh, konflik GAM, dan Pemerintah Indonesia berakhir dengan dialog damai. Konflik Maluku, konflik Poso dan konflik Kalimantan semua berakhir dengan dialog damai dan diselesaikan secara damai kenapa Papua tidak?” tandasnya sambil berharap dialog damai segera terwujud.(red)
