Timika, fajarpapua.com – Diduga banyak indikasi korupsi, tokoh masyarakat Mimika mendesak aparat kepolisian memeriksa para Kepala Distrik dan Kampung penyalur Bantuan Sosial Tunai (BST)
Tokoh pemuda Kamoro, Rafael Taorekeyau menilai adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penetapan tersangka mantan Kadistrik Mimika Barat sebagai tersangka disertai penyitaan salah satu barang.
Menurut Rafael, yang menjadi pertanyaan ketika mantan Kadistrik Mimika Barat dituding melakukan penyalahgunaan anggaran Bantuan Sosial Tunai (BST), lantas untuk penyaluran bantuan pemerintah untuk distrik dan kampung lain apakah bersih dari penyimpangan?.
“Kami akan mengambil sikap dan menegaskan apabila hanya ibu Echa yang dituding maka kami akan meminta kepada penegak hukum untuk mengecek seluruh Kadistrik dan kepala-kepala desa yang ada di Mimika, karena indikasi korupsi juga ada,” tegas Rafael di jalan Yos Sudarso Kamis (23/2) malam.
Ia menegaskan, akan menurunkan massa dalam jumlah banyak dan mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Mimika, apabila kasus yang disangkakan kepada mantan Kadistrik Mimika Barat itu masih terus dilanjutkan.
Selain itu, kepada pihak kepolisian untuk jeli melihat kasus yang disangkakan kepada Mantan Kadistrik Mimika Barat itu. Jika masih dilanjutkan, pihaknya meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap penyaluran dana BST secara keseluruhan khususnya di 9 distrik yang mendapat catatan dari BPK.
“Sebelum persidangan nanti, penegak hukum perlu memikirkan apabila sidang dilakukan maka kami masyarakat Mimika akan tutup pengadilan, karena ibu Echa Takati adalah putri Kamoro dan itu adalah harkat dan martabat orang Mimika, itu harga mati. Dulu kami diam, sekarang kami tidak bisa diam, kami kata Nimowitimi (kasih) terlalu besar ini membuat orang injak-injak kita,” ungkapnya.
Sementara tokoh masyarakat Mimika Marianus Maknaipeku juga meminta kepada aparat kepolisian untuk melihat secara seksama kasus tersebut karena pada praktek pembagian BST banyak terjadi korupsi.
“Kami tahu pembagian BST baku atur dijalan-jalan jadi harus diperiksa semua tidak ada pandang bulu atau pilih-pilih. Kami tinggal ditengah-tengah masyarakat, operator dan kepala Distrik mereka bermain jadi periksa semua jangan pilih-pilih,” kata Marianus.
Menurutnya dalam pembagian BLT tidak pernah dilakukan audit bahkan ada yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut terlihat banyak masyarakat yang mengeluh belum menerima BST.
“Mereka semua harus diaudit pasti ketahuan semua, saya yakin pasti ada yang belum lakukan pertanggungjawaban,” ujarnya.(ron)
