Timika, fajarpapua.com – Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) melalui dewan diplomatik secara resmi dan terbuka mengumumkan bantuan peralatan tempur kepada negara-negara anggota PBB termasuk Australia dan Selandia Baru.
Jubir TPNPB Sebby Sambom dalam siaran pers yang diterima fajarpapua.com, Sabtu (22/4) pagi mengemukakan Ketua Dewan Diplomatik TPNPB-OPM Tuan Akouboo Amatus Douw pertanggal 21 April 2023 mengirim surat yang berisi permintaan bantuan senjata kepada pemerintah Selandia Baru, Australia serta negara-negara anggota PBB lainnya yang tertarik untuk membantu Bangsa Papua.
“Negara-Negara Anggota PBB, terutama Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Uni Eropa serta Asia, Afrika, dan Timur Tengah.
Karena Indonesia sudah deklarasikan perang lawan orang asli Papua, maka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang. Dan itu sesuai mekanisme hukum perang internasional, yang dijamin hukum internasional berdasarkan Piagam PBB. Supaya nanti kami lihat siapa yang jago dan akan jadi pemenang dalam perang pembebasan Nasional di Papua,” ujar Sebby.
TPNPB juga meminta Perdana Menteri Australia Mr Anthony Albanese untuk membahas perang yang sedang berlangsung di Papua Barat yang mana eskalasi meningkat–di depan mata pintu Australia–dengan Perdana Menteri Selandia Baru selama pertemuan bilateral mereka di Australia akhir pekan mendatang.
“Serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di Distrik Ndugama dalam upaya mereka yang gagal untuk membebaskan sandera asal Selandia Baru Mr Phillip Mehrtens, dua warga sipil ditembak mati oleh pasukan militer Indonesia termasuk seorang wanita hamil,” tandasnya.
Dalam peristiwa itu, TPNPB-OPM berhasil membunuh tentara Indonesia, menyita 3 senjata mesin, 9 senapan sniper dan lebih dari 3.000 butir amunisi.
Mayat tentara Indonesia sedang membusuk dengan cepat, di wilayah Pertahanan Pasukan TPNPB Ndugama Derakma. TPNPB akan mengizinkan TNI mengambil jenazah kerabatnya.
Kata Sebby, Gerakan Papua Merdeka menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung ini–sekarang dalam 6 dekade yang menjadikannya salah satu konflik yang berkepanjangan dalam sejarah–untuk diakhiri dengan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk rujukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional sebagaimana disyaratkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebby mengklaim, Papua Barat diduduki secara ilegal oleh Indonesia. Resolusi PBB 2504 (XXIV) hanya mencatat laporan setelah Act of Free Choice palsu pada tahun 1969 dimana militer Indonesia memilih 1026 laki-laki Papua dari hampir 1 juta orang – hanya 0,1% – dari orang-orang yang dipaksa dibawa todongan senjata untuk memilih Indonesia.
“Belum pernah ada resolusi PBB yang mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua. Klaim Indonesia atas Wilayah kita harus dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk pendapat hukum sebagaimana diarahkan oleh Pasal 37 Piagam PBB,” paparnya.
“TPNPB OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami, mengirim tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi, granat, roket, dan peralatan telekomunikasi. Karena Pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang kemudian mengirim personel besar-besaran yang dilengkapi dengan peralatan perang militer ke Ndugama. Oleh karena itu kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB yang memang memberikan bantuan militer ke Ukraina, sekarang saatnya memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat,” tukasnya.(red)
