Timika, fajarpapua.com – Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Mimika, Saleh Alhamid, memprotes persyaratan dokumen SKCK yang harus diurus di Polda Papua di Jayapura dan Surat Keterangan Sehat Jiwa dalam persyaratan bakal calon legislatif (Bacaleg) partai.
Hal ini menurutnya akan membebani para Bacaleg, khususnya di Papua, lantaran keadaan geografisnya yang membutuhkan transportasi udara yang tidak murah untuk bolak-balik dari kabupaten asalnya ke Polda Papua di Kota Jayapura untuk mengurus SKCK.
“Bayangkan ada ratusan caleg harus urus ke Jayapura, biaya tiket pesawat, penginapan dan belum lagi waktu yang harus dihabiskan. Ini pemborosan. Saya minta Polda Papua bisa tempatkan satu-dua orangnya di masing-masing kabupaten,” ujarnya di Sela Rapat Bacaleg Hanura di Jalan Sam Ratulangi, Selasa (25/04/2023).
Apalagi ditambah dengan persyaratan surat Kesehatan Sehat Jiwa, yang dinilai semakin membebani bacaleg, karena dokter spesialis kesehatan jiwa minim jumlahnya di Papua.
“KPU memberikan peraturan yang riwet tapi tidak memberikan waktu yang panjang. KPU hanya beri waktu kita sampai di 30 April depan. Saya rasa ini akan sulit untuk diusahakan,” keluh Saleh yang kesehariannya sebagai Anggota DPRD Mimika itu.
Ia juga meminta Kementerian Kesehatan RI untuk turun tangan, misalnya dengan menyediakan para dokter ahli jiwa untuk memeriksa Bacaleg. Menurutnya persyaratan ini banyak membutuhkan dana sehingga dinilai sebagai pemborosan uang.
“Menteri Kesehatan harus turun tangan, Negara ikut terlibat mengirim petugasnya datang ke kabupaten-kabupaten untuk memeriksa orang sakit jiwa atau tidak. Jangan sampai menghalangi hajat demokrasi ini dengan hal-hal administrasi yang sulit ini,” tandasnya. (ima)
