Timika, fajarpapua.com – PT Freeport Indonesia mengklaim tailing atau material sisa produksi kegiatan tambang tidak mengandung bahan kimia Merkuri dan Sianida.
Limbah itu diendapkan pada areal di dataran rendah yang dibatasi Tanggul Barat dan Tanggul Timur seluas 23.000 Hektar, dengan biaya pengelolaan sebesar Rp 1triliun per tahun.
“Tambang kami ada di dataran tinggi 4.000 meter dpl. Sekitar kurang lebih 3 persen galian diproses jadi konsentrat. Sedangkan 97 persennya akan dialirkan menggunakan air sungai, diendapkan di dataran rendah di daerah 23 ribu hektar, dibatasi tanggul barat dan timur,” kata Manager Enviromental Freeport, Romen Fifian, dalam Kunjungan Kerja DPD RI Komite II yang diketuai Yoris Raweyai, di Rimbah Papua Hotel, Jumat (9/6).
Selain Ketua Raweyai turut hadir dalam kegiatan itu jajaran lengkap Komite II DPD RI, didamping Ketua Poksus DPRP Papua, John NR Gobay, Mathea Mameyau, Asisten III Setda Provinsi Papua, Pj. Sekda Mimika, Petrus Yumte, Kapolres Mimika, AKBP I Gde Putra, Wakil Presiden Direktur Freeport, Jenpino Ngabdi dan pejabat lainnya serta perwakilan lembaga masyarakat.
Lagi kata Romen, berdasar arahan pemerintah pusat, Freeport diminta untuk melakukan penanaman mangrove seluas 10 ribu hektar ganti dampak tailing.
Mewujudkan hal itu, Freeport melanjutkan program menanam 10 hektar mangrove per tahun di areal atas dan 500 hektar pertahun di daerah muara, dengan membuat struktur geo-tube dari bambu untuk menahan laju tailing keluar ke laut.
Dalam upaya pengelolaan tailing di Muara Ajkwa, Freeport melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, yakni dari Suku Kamoro di 5 kampung Tipuka, Ayuka, Koperapoka, Nawaripi dan Nayaro. Merupakan warga yang tinggal di daerah aliran sungai (daskam).
Mulai dari pembuatan struktur dan pengadaan material, sampai penanaman dan monitoring perkembangan pertumbuhan mangrove.
“18 perusahaan lokal baru dilibat, termasuk melibatkan masyarakat 5 kampung dalam pembuatan struktur bambu, pengadaan material, setelah mangrove ditanam, mereka akan melakukan monitoring dan pemantauan,” ujarnya. (ima)
