Timika, fajarpapua.com – Anggota DPRP Papua, John NR Gobai mengaku menerima informasi adanya kelakuan nakal oknum pengusaha kapal di Timika yang enggan membayar pajak.
Bahkan demi menghindari pajak, transaksi bongkar muat ikan sengaja dilakukan ditengah laut.
Hal itu dikemukakan John NR Gobai kepada fajarpapua.com, Selasa (19/9) usai bertatap muka dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun.
“Sebenarnya potensi perikanan di Mimika sangat menjanjikan tapi lebih banyak dinikmati pengusaha dan oknum tertentu,” ungkapnya.
Dikemukakan, dalam pertemuan itu diperoleh informasi ada oknum petugas yang kemudian menjadi karyawan dari perusahaan tertentu yang adalah pemilik kapal ikan. Oknum tersebut enggan membayar pajak kemudian menghindar. “Bahkan mereka melakukan transaksi pembelian bongkar muat ikan di laut supaya terhindar dari pajak, ini sangat disayangkan,” tegas John.
Menurut dia, bongkar muat ikan hasil tangkapan harus dilakukan di dermaga perikanan agar bisa dihitung pajak PNPB sesuai hasil tangkapan. “Cara-cara seperti ini mesti dihentikan karena sangat merugikan daerah,” ujarnya.
Selanjutnya demi memaksimalkan layanan, John meminta pemerintah menambah fasilitas dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan Pomako.
“Kami juga menyarankan agar dibangun perumahan bagi petugas PPI dan TPI Pomako agar semua dapat terkontrol dengan baik,” tukasnya.
Selain itu, hal terpenting lainnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Mimika disarankan membentuk kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas), kelompok pengawas ini berasal dari masyarakat Mimika Wee untuk menjaga laut dan potensi perikanan di sungai.
“Guna kepentingan ini maka perlu dukungan dana dari pemerintah. Saya mengusulkan agar dinas dapat menyiapkan usulan kampung nelayan maju di Pomako agar kami dapat komunikasikan dengan Kementerian KKP dan DPR RI,” bebernya.(ana)
