Timika, fajarpapua.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Mimika mengikuti sosialisasi netralitas dalam pesta demokrasi Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika.
Kegiatan yang dibuka staf ahli Bupati Mimika Septinus Timang itu diselenggarakan di hotel Grand Tembaga jalan Yos Sudarso Timika, Kamis (16/11).
Adapun tujuan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai netralitas ASN serta mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 demi tercipta pemilu aman, damai jujur dan adil.
Selain itu juga untuk menambah pemahaman agar ASN menjadi komponen penting pemerintah dalam menjamin netralitas demi keberlangsungan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024.
Septinus Timang dalam sambutan pembukaan mewakili Bupati Mimika menyampaikan, mendekati tahun Pemilu yang akan digelar pada 2024, netralitas ASN kembali menjadi sorotan publik. Asas netralitas seorang ASN harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.
Mengingat pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu adalah bentuk dari pemilu yang jujur dan adil. Netralitas ASN menjadi prinsip penting untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu. untuk memperkuat aparatur menjaga netralitas selaku pemerintah.
“Kita wajib mendukung suksesnya pesta demokrasi dengan memberikan suara, namun pada saat bersamaan tetap menjaga netralitas. Komitmen sebagai ASN, kita harus menjaga netralitas dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai pelayan publik dengan integritas yang tinggi, dalam konteks pemilu dan untuk ASN sangatlah penting pilkada, netralitas memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan,”katanya.
“Karena seringkali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN adalah hal-hal kecil yang mungkin tanpa sengaja dilakukan, dan itu merupakan bentuk pelanggaran. ASN harus netral karena sesuai amanat undang-undang tidak boleh memihak dan memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi baik itu Pilkada, Pileg atau Pilpres,” ungkapnya.(ron)
