Timika, fajarpapua.com – Akibat honor tidak kunjung dibayar, Ketua Koordinator Pendampingan Logistik Distrik Kwamki Narama, Hendrik Kirwelak melaporkan KPU Mimika dan PT Baliem Papua Logistik ke polisi.
Hendrik Kirwelak yang didampingi kuasa hukumnya Yosep Temorubun SH dari YLBH Papua Tengah melaporkan kedua pihak tersebut diatas dengan dalil dugaan penggelapan dan penipuan ke Polres Mimika, Selasa (26/3).
Pelaporan dilakukan karena semenjak pendistribusian logistik Pemilu pada 12 Februari 2024 lalu hingga saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan.
“Mereka ini sudah bekerja sesuai prosedur bahkan Pemilu sudah berakhir namun sampai hari ini, klien kami belum mendapatkan upahnya, sehingga kami putuskan untuk melakukan pelaporan ke kepolisian,” jelas Yosep Temorubun saat ditemui di Kantor Polres Mimika.
Dikatakan pihaknya sudah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif namun tidak ada tanggapan sehingga membuat geram pihaknya untuk mengambil tindakan hukum.
“Kita sudah lakukan komunikasi berulang kali namun tidak ada kejelasan, baik dari pihak KPU Mimika maupun pihak kontraktornya, hanya dijanji-janji namun tidak ada progres sehingga kami membuat laporan polisi secara resmi,” ujarnya.
Ditanya terkait berapa besar honor yang belum dibayarkan kepada kliennya, Yoseph Temorubun menyatakan hampir mencapai Rp 15 juta.
“Ini hak mereka sehingga harusnya ada kejelasan terkait honor,karna mereka sudah bekerja dengan aturan yang ada bahkan Pemilu sudah selesai tapi hak mereka belum sama sekali di terima,” ungkapnya
Ia mengatakan, pihaknya baru mendapatkan aduan dari satu distrik sedangkan info yang didapat hampir semua distrik belum dibayarkan.
“Ini baru satu yang mengadu kepada kami dan belum tahu yang lainnya sehingga kami harap proses hukum ini dapat berjalan dan kami harap kedepan kalau mau menggunakan kontraktor atau pihak ketiga gunakan yang di Timika bukan dari luar sehingga jelas,” ujarnya
Dari informasi yang didapat, bukan hanya koordinator pendompingan logistik yang belum dibayarkan honornya tetapi catering, ATK, tenda, bahkan mobil rental yang digunakan saat Pemilu juga belum dibayar. (moa)
