Jayapura, fajarpapua.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam membayarkan tunggakan Beasiswa Siswa Unggulah Papua (SUP) tahun 2023.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai menjelaskan pada 2023 Pemkab Jayapura telah membantu pelunasan tunggakan beasiswa Beasiswa SUP khususnya mahasiswa asal daerah ini yang kuliah di dalam negeri maupun luar negeri.
“Tahap pertama kita alokasi dana Rp 10 miliar ya. Kemudian tahun 2024 bantu lagi ke Pemprov Papua sebesar Rp 17 miliar. Jadi tahun ini kita sudah anggarkan Rp 27 miliar dana hibah untuk Pemprov Papua dalam membayar tunggakan Beasiswa SUP Kabupaten Jayapura,”kata Hermanus, Minggu (31/3/2024).
Hermanus menuturkan dana hibah untuk beasiswa SUP akan berlangsung sampai tahun 2025, namun jika semua pendidikan berjalan mulus dan lancar serta mahasiswanya bisa lulus semua.
“Memang pemberian dana hibah untuk pembiayaan beasiswa SUP ini tidak hanya dibebankan di Pemkab Jayapura , tetapi semua kabupaten/kota Papua. Jadi mahasiswa yang kuliah di dalam dan luar negeri beasiswa dibayarkan oleh masing-masing kabupaten/kota ya,”tuturnya.
Lanjut Hermanus, pada tahun 2024, Pemkab Jayapura banyak mengeluarkan dana hibah untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilu, keamanan, pembayaran beasiswa SUP. “Jadi total dana yang kita keluarkan tahun ini sebesar Rp 117 miliar. Hal ini berpengaruh pada DPA yang diterima masing-masing OPD tahun 2024 dan tidak seperti tahun sebelumnya,”ucap Hermanus.
Ia menjelaskan, khusus OPD tertentu seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan tetap diperhatikan dengan baik. Karena ini menyangkut pelayanan bagi masyarakat yang tidak boleh dikurangi. Bahkan, untuk pembangunan gedung Pemkab Jayapura yang terbakar belum dianggarkan sampai sekarang karena keterbatasan anggaran.”Total dana hiba tahun 2024, bukan untuk pelayanan publik dan pembangunan ada senilai Rp 117 miliar yang keluar untuk pembiayaan Pilkada, pembiayaan Beasiswa SUP sehingga porsi dana program kegiatan juga terpotong,”katanya.
Hermanus menambahkan, anggaran APBD 2024, tidak cukup untuk membiaya semua kebutuhan, dan tentu tidak bisa dipaksakan, dengan harapa tahun 2025 bisa dilakukan pembangunan gedung yang terbakar tersebut.(hsb)
