Timika, fajarpapua.com – Tokoh Masyarakat Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku mengungkapkan banyak modus yang digunakan oleh pejabat di Kabupaten Mimika dalam melakukan praktek KKN.
Salahsatunya adalah adanya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melibatkan orang terdekat seperti saudara, kerabat bahkan suami atau istrinya untuk mengerjakan program di dinas atau kantor yang dipimpinnya.
Marianus kepada fajarpapua.com, Rabu (15/5) mengatakan, praktek KKN tersebutlah yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika menguap dan tidak dinikmati masyarakat.
“Saya lihat dan tahu, APBD Kabupaten Mimika dinikmati kelompok-kelompok tertentu dengan segala macam cara modus KKN,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika ini mencontohkan saat ini ada Kepala OPD yang membuat program pembangunan gedung kantor baru tetapi kontraktor yang mengerjakan adalah suaminya sendiri.
“Ini bukan satu kali saja, bahkan saat yang bersangkutan pindah di OPD lain dan kembali membangun gedung kantor baru, lagi-lagi suaminya yang menjadi kontraktor pembangunannya,” ujar Marianus.
Menurutnya praktek KKN yang terjadi di Kabupaten Mimika sangat terlihat masif dan terang-terangan.
“Mereka makan APBD ini sangat kelihatan, bangun kantor baru diluar Kantor Bupati Mimika buat apa, kecuali Kantor OPD pelayanan masyarakat. Yang bukan pelayanan buat apa seperti Kantor Keuangan dan Bapeda itu harusnya di Kantor Bupati agar dekat dengan Bupati atau Sekda,” tuturnya.
“Ini harus di pertanyakan dan penegak hukum bahkan Mendagri harus menyelidiki jangan sampai tanahnya dan kontraktor yang kerja orang dekatnya sepert suami atau istrinya atau saudaranya kepala OPD,” tambahnya.
Ia mengungkapkan proyek-proyek APBD sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu sehingga pengusaha OAP tidak ada satupun yang mengerjakan proyek besar yang didanai APBD.
“Wajar kalau pengusaha OAP berteriak karena kelompok-kelompok ini sudah menguasai proyek yang bersumber dari APBD,”ungkapnya.(red)
