Timika, fajarpapua.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika menggelar konsultasi publik pertama terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) sebagai Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2024 sampai 2045.
Kegiatan digelar di Hotel Horison Ultima yang dihadiri Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Balthasar Kambuaya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Frans Kambu, Jumat (31/5)
Dalam kesempatan itu, Balthasar Kambuaya menjelaskan sebelumnya pihaknya bersama DLH telah melakukan kikc off KLHS-RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 pada 29 Mei 2024.
Konsultasi publik pertama lanjutnya, merupakan tahapan kedua dari 11 tahapan dalam proses penyusunan KLHS-RPJPD Kabupaten Mimika.
“Kegiatan ini penting, UUD Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan pemerintah melakukan KLHS dengan tujuan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Hal ini untuk menjamin pembangunan yang sekarang sedang dan akan dilakukan tidak mengorbankan generasi mendatang.
Prof. Berth Kambuaya,MBA, Mantan Menteri Lingkungan mengatakan, pihaknya berharap diskusi yang dilakukan menjadi atensi setiap OPD sehingga program dan rencana kerja yang dilakukan tidak merusak lingkungan.
“Setiap OPD harus memperhatikan, pembangunan yang dilakukan tidak boleh merugikan generasi kedepan, dan menjamin pembangunan tetap berkelanjutan. Kami berharap tim kami dapat membantu, karena kami melihat Kabupaten Mimika ini cukup riskan dalam hal lingkungan sehingga perlu diperhatikan dan dijaga,” ungkapnya.
Ditambahkan menjaga kelestarian lingkungan dalam proses pembangunan sangat penting, jangan sampai Mimika jangan seperti Afrika yang dilanda kegersangan atau tandus.
“Mereka (Afrika) sebenarnya kaya akan sumber daya alam, namun karena tidak dijaga dengan baik akhirnya berdampak setelah 10 atau 40 tahun berikut. Mimika perlu kita jaga sumber daya alamnya sehingga tidak terjadi seperti di Afrika dan kita tidak mau Papua seperti itu sehingga kita harus memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak membuat generasi kita terancam,” ujarnya.
Sementara Kepala DLH Kabupaten Mimika, Frans Kambu menjelaskan diskusi yang dilakukan ini sangat penting untuk pembangunan kedepan.
“Kita tahu, banyak isu-isu yang kita terima sehingga menjadi bahan evaluasi agar ditindaklanjuti, sehingga menjadi acuan bagi DLH kedepan,” jelasnya.
Dalam dua minggu kedepan pihaknya akan melakukan uji publik kedua, sehingga jika ada kekurangan dari DLH dapat diberikan masukan untuk menjadi bahan evaluasi. (moa)
