Timika, fajarpapua.com – Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika Marianus Maknaipeku meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny O Usmani, untuk menghentikan pungutan liar yang kerap dilakukan kepada para tenaga pendidik baik guru maupun kepala sekolah.
Marianus kepada awak media Kamis (30/1) mengaku pihaknya menyayangkan adanya pungli yang diduga dilakukan Dinas Pendidikan untuk sumbangan Natal Pemda Mimika tahun 2024.
“Ini sangat disayangkan, kenapa selalu saja ada pungli-pungli di Dinas Pendidikan. Natal Pemda itu pasti sudah ada anggarannya yang sudah disiapkan setiap tahun, kalau Dinas Pendidikan mau sumbang pakai anggaran sendiri kenapa harus dibebankan kepada uang pribadi para kepala sekolah,” katanya.
Menurut Marianus, pada jaman Bupati sebelumnya tidak ada sumbangan untuk natal Pemda. Pasalnya, anggaran natal sudah disiapkan APBD.
“Jaman bupati dulu-dulu itu tidak ada pungutan. Kalau ada sumbang-sumbang ini pasti ada kepentingan lain, apalagi yang sumbang ini para kepala sekolah,” tuturnya.
Selaku tokoh masyarakat Marianus meminta kepada Pj Bupati Mimika untuk menggali dugaan korupsi di Dinas Pendidikan yang kerap terjadi.
Sebagai utusan KPK, Pj Bupati diharapkan bisa membongkar praktek-praktek dugaan korupsi di dinas tersebut.
“Ini sudah keterlaluan sampai untuk perayaan Natal saja harus ada pungli, para penegak hukum harus bertindak tegas. Ini serius, uang sedikit saja dibuat seperti ini apalagi yang APBD Mimika yang bernilai triliunan,” ungkapnya.
Selanjutnya Marianus meminta kepada Dinas Pendidikan dan panitia natal Pemda Mimika tahun 2024 agar segera mengembalikan uang para kepala sekolah karena pungutan tersebut tidak dibenarkan.
“Itu harus dikembalikan hak mereka, jangan ada lagi pungli-pungli lah kasihan guru-guru dan kepala sekolah ini penghasilannya tidak seberapa. Seperti dana-dana BOS atau yang lainnya stop sudah dipotong-potong untuk kepentingan pribadi, kasus-kasus seperti ini bukan hal baru lagi di Dinas Pendidikan,” tegasnya.(red)
Usut sampai tuntas, pasti sdh sering dilakukan hanya saja para guru dan Kepsek tdk berani lapor Krn takut dipindahkan ke pesisir
harus usut, sdah bnyak berita tentang kepala dinas pendidikan ini yg bikin susah bnyak guru2 terutama guru2 honorer, terbaru tentang pungutan ini , tetapi beliau tetap di percaya untuk menjabat kadis, bnyak oknum yg terlibat k pa sehingga susah untuk di usut.
jangan pernah percaya dengan audit di papua selama ini, makanya papua tdk maju – making, terutama kasus pencucian uang
Bikin malu saja. dari tahun ke tahun selalu bgtu
Tidak ada paksaan kok bngelantur ajha sprti mimpi. Ikhlas itu lumrah jgn Jd beban pembuat berita. MK