Timika, fajarpapua.com – Komisi III DPRD Kabupaten Mimika melanjutkan pengawasan terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker Trans) terkait realisasi anggaran tahun 2023.
Ketua Komisi III, Herman Gafur mengkritik rendahnya serapan anggaran Disnaker Trans yang baru mencapai 5,4 perse dari total anggaran Rp 73 miliar.
Anggaran tersebut terdiri dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 16 miliar dan APBN senilai Rp 35 miliar.
“Ini sangat memprihatinkan. Dengan anggaran sebesar ini, realisasinya masih sangat rendah. Kami belum menerima data konkret terkait program ketenagakerjaan dan transmigrasi yang telah berjalan untuk mencari solusi,” tegas Herman.
Ia menekankan pentingnya transparansi data untuk mengatasi persoalan 8.000 pencari kerja di Mimika serta masalah transmigrasi yang belum tertangani maksimal.
Komisi III mendesak Disnakertrans untuk mempercepat penyediaan data akurat agar dewan dapat mempertimbangkan kemungkinan realokasi anggaran pada perubahan APBD mendatang.
“Jika diperlukan, anggaran harus dialihkan untuk program yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM,” tambah Herman.
Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yanengga, mengakui perlunya sinergi lebih intensif dengan dewan.
Ia mengungkapkan rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) pada 2024 untuk melatih pencari kerja yang belum memiliki keterampilan.
“Kami sedang menyiapkan lahan dan instruktur. BLK akan fokus pada jurusan yang sesuai kebutuhan industri alat berat di Mimika, seperti mekanik dan operator,” jelas Paulus.
Ia juga memastikan pelatihan tersebut akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk sertifikasi dan pengiriman peserta ke luar negeri. Namun, Paulus menekankan pentingnya inklusivitas dalam program tersebut.
“Pelatihan ini tidak hanya untuk warga asli Papua, tetapi juga untuk pendatang yang lahir dan besar di Timika. Kami ingin menghindari potensi kecemburuan sosial,” ujarnya.
Di sektor transmigrasi, Komisi III meminta Disnakertrans untuk merancang strategi jangka panjang, termasuk pendataan pemukiman transmigran serta penyediaan infrastruktur dasar.
Herman berharap kunjungan pengawasan ini dapat memacu tindak lanjut yang serius dari Disnaker Trans.
“Kami akan terus duduk bersama untuk mengevaluasi program yang menggunakan APBD. Ini adalah tugas kami sebagai mitra pemerintah daerah,” pungkasnya.
Paulus Yanengga berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dengan DPRD agar pengawasan anggaran dan pelaksanaan program prioritas berjalan lebih efektif.
“Dukungan dari Komisi III sangat penting bagi kami, baik dalam pengawasan anggaran maupun percepatan program-program ketenagakerjaan dan transmigrasi,” tutupnya. (moa)
